Struktur Organisasi Dan Tata Kelola BUM Desa

Struktur Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian dan posisi yang ada pada suatu organisasi  dalam menjalankan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi juga memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan tugas antara satu orang dengan orang yang lainnya. Struktur organisasi harus mengandung beberapa unsur diantaranya spesialisasi kegiatan, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, serta ukuran dan satuan kerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa dikemukakan bahwa Pelaksana Operasional maksimal terdiri atas 3 Kepala Seksi (Kasi) yaitu meliputi Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan. Orgnisasi Pengelola yang mengurus Badan Usaha Milik Desa merupakan organisasi yang berbeda dengan dengan Pemerintah Desa. Organisasi Pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri dari:

  1. Penasehat
  2. Pelaksana Operasional.

Penasihat BUM Desa dijabat secara ex-oficio oleh Kepala Desa dan Pelaksana Operasional adalah perorangan yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Kepala Desa. Penasehat akan melakukan tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional. Pelaksana Operasional bertugas untuk mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang telah disusun. Pelaksana Operasional hendaknya tidak merangkap sebagai Pemerintah Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *