BUMDes Tidak Maju, ini Penyebab Utamanya !

Bumdes.id – Tinggal menghitung hari Indonesia akan memasuki pemerintahan periode ke dua, artinya sudah memasuki tahun ke lima sejak undang undang desa disahkan, akan tetapi perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya mendorong kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui unit usaha yang dibangun, belum sesuai dengan harapan.

Pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes yaitu Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Kita bersama masih mendapati ribuan desa yang bahkan sampai hari ini belum mendirikan BUMDes. Pun yang sudah memiliki BUMDes masih terkesan hanya papan nama dan mati suri.

Kondisi ini tidak lain oleh adanya hambatan yang terjadi, tentu kita perlu mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dialami sebagian besar BUMDes, sehingga tidak dapat berjalan sesuai tujuan atau harapan.

Tim bumdes.id telah melakukan penelusuran data dan pengolahan data yang memberikan gambaran atas pertanyaan di atas. Simak uraiannya di bawah ini:

A. Tidak Ada Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama mengenai BUMDes belum benar-benar sampai kepada masyarakat. Hal ini diawali dari pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes yang juga masih sangat kurang. Kondisi ini dikarenakan selama ini posisi perangkat desa dan kepada desa adalah hanya pelaksana tugas atau sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yaitu lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan menanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas.

Karenanya keberadaan BUMDes tidak serta merta dapat dipahami, perlu kerja keras untuk benar-benar dapat memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan dan kemandirian ekonomi desa. Karena pemahaman mengenai BUMDes di kalangan perangkat desa masih sangat lemah, maka wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa. Sehingga tidak tumbuh pemahaman bersama tentang BUMDes dan urgensi dari pendirian BUMDes bagi desa dan masyarakat.

B. Belum Memahami Wewenang Desa

Tidak dapat dipungkiri, masih banyak perangkat desa yang belum memahami sepenuhnya  wewenang yang dimiliki desa sesuai dengan isi dari UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemahaman tentang asas subsidiaritas dan rekognisi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kekuatan desa dalam upaya menggali dan memanfaatkan potensi desa.

Kondisi belum memahami wewenang desa ini, kemudian menjadikan pemerintah desa masih ragu dalam menjalankan wewenang desa secara penuh. Sehingga, upaya untuk membangun BUMDes sebagai badan yang akan mewadahi penggalian potensi desa pun tidak kunjung terwujud.

C. Tidak Memahami Konsep

Sebelum undang undang desa disahkan, kita bersama paham bahwa konsep pembangunan desa dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Hal ini dikarenakan program pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai ‘kerja nyata’ karena ada bentuk fisik yang terlihat oleh masyarakat.

Konsep pembangunan fisik, berbanding terbalik dengan proyek pemberdayaan yang bersifat program dan hasilnya tidak terlihat secara fisik. Padahal pembangunan sumber daya manusia, adalah satu modal penting dalam menjalankan kemandirian desa. Masih lemahnya pembangunan sumber daya manusia pada akhirnya membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang.

Sehingga, akan sulit menemukan individu yang memiliki inisiatif mendirikan lembaga bersama untuk kesejahteraan bersama, pun pemerintah desa kesulitan mencari orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai pengelola Badan Usaha Milik Desa.

D. Tidak Ada Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi masih menjadi kendala yang banyak dijumpai di desa-desa.  Pusat informasi masih berada di antara elite desa, belum sampai kepada masyarakat secara luas. Sehingga isu-isu penting, program-program yang ada hanya diketahui oleh segelintir orang atau elite-elite desa.

Ketiak tahuan masyarakat atas informasi penting seputar desa menjadikan program hanya diisi atau diikuti oleh orang itu-itu saja, atau istilahnya lingkaran keluarga perangkat desa dan kepala desa.

Maka, ketika mendirikan BUMDes pun pada akhirnya BUMDes dalam kepengurusan atau strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri. Bisa ditebak, BUMDes kemudian berdiri seperti badan usaha milik keluarga, usaha yang dijalankan pun tidak berdampak pada kemaslahatan masyarakat.

Maka tidak heran jika BUMDes yang diawali dari sistem semacam ini kemudian mati suri karena dalam proses usaha tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai bagian dari modal sosial dalam pengelolaan BUMDes.

E. Adanya Perilaku Koruptif

Perilaku Koruptif masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah juga kita sebagai warga negara. Perilaku ini sangat mencederai prinsip bernegara sebagai sebuah bangsa yang besar berlandaskan hukum dan moral. Banyaknya perilaku kekuasaan yang koruptif pada struktur atas, menjadikan spirit menciptakan perubahan sosial untuk masyarakat menjadi loyo dan tidak mendapatkan tempat.

Pun, perilaku koruptif di kalangan atas tidak menutup kemungkinan perilaku yang sama juga terjadi di kalangan pemerintah desa. Walau perih, kita masih harus menerima kenyataan bahwa masih ada ratusan kepala desa yang saat ini menghadapi meja hijau karena diduga menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompok.

F. Masih ada Trauma Kegagalan

Kita bersama memahami, upaya pemerintah untuk membangun desa telah dilakukan sejak lama, kita bersama memahami banyak program yang telah dikeluarkan pemerintah, ada yang berhasil namun ada pula yang gagal.

Kenyataan bahwa banyak program pemerintah sebelum BUMDes seperti KUD, BUUD dan berbagai program lainnya yang gagal dan tak tentu rimbanya itu menjadikan sebagian besar warga desa berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan BUMDes.

Karenanya, dalam membangun dan mengelola BUMDes mental untuk berkembang menjadikan BUMDes sebagai badan usaha yang sejati mentok, pengelola berpikir bahwa rugi tidak apa-apa, dana tidak perlu kembali, yang dulu juga gagal. Pemahaman semacam ini sangat berbahaya. Karena sebagai badan usaha, layaknya perusahaan, BUMDes harus memiliki tujuan keuntungan guna terlaksananya kemandirian ekonomi.

G. Lemahnya Kemampuan Manajerial

Memang tidak mudah bagi desa untuk mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Ketika pun ada, biasanya sudah memiliki pekerjaan tetap, sehingga ketika diminta untuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUMDes tidak melaju dan hanya jalan di tempat.

Kondisi kedua, karena tidak ada yang sesuai standar manajerial, maka pemerintah desa akan menunjuk orang degan kapasitas yang belum memadai, ditandai dengan track record yang dimilikinya, hal ini akan sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang lebih mengkhawatirkan.

Lemahnya kemampuan manajerial, memang persoalan yang perlu diatasi, salah satunya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, baik itu dilakukan secara internal atau dilakukan oleh pihak ketiga atau eksternal, misalnya melalui program Sekolah BUMDes.

H. BUMDes tidak menarik generasi muda

Keberadaan BUMDes belum benar-benar dapat menarik generasi muda sebagai pengelola. Bisa dibilang masih banyak di berbagai desa di Indonesia bahwa BUMDes tidak menarik bagi sebagian besar anak muda untuk berkarya.

Kondisi yang menjadi kendala salah satunya masih sulit meyakinkan kaum muda bahwa BUMDes bisa menjamin kesejahteraan bagi para pegiatnya. Bahwa BUMDes adalah harapan yang dapat mereka gunakan guna kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Ketidak tertarikan generasi muda, menjadikan BUMDes masih dikelola dengan logika usaha yang dibangun atau dijalankan dengan model konvensional karena dijalankan generasi tua. Seharusnya, generasi muda dan generasi tua saling tersinkronisasi untuk mewujudkan desa mandiri melalui BUMDes.

Di atas, telah kita bahas bersama beberapa situasi yang masih menghambat laju BUMDes menjadi seperti yang diharapkan. Kita bersama perlu meyakinkan diri bahwa desa-desa di seluruh Indonesia harus beranjak dari pola lama karena saat ini melalui undang undang desa, ada wewenang penuh desa untuk mengotomatisasi asset dan kekayaan yang dimilikinya.

Bagaimana kondisi desa dan BUMDes di tempat sahabat BUMDes.id? Semoga jauh lebih baik, dan jika dan kendala yang sama, atau ada kendala lain, mari kita diskusikan bersama. Mari bersama-sama kita belajar tentang BUMDes di Sekolah BUMDes. [ Aryanto / Bumdes.ID ]

3 Komentar

  1. Masyaa Allah… Ilmu yg sangat bermanfaat… Semoga kami bisa betul” Serius dalam memajukan BUMDes Di Desa kami, Aamiin…

  2. Kita sebagai pengurus Bumdes, dan tahun pembentukannya itu 2017. Selang berjalannya kegiatan bumdes tidak mendapat perhatian dari kepala desa,sehingga perkembangannya semakin tidak jelas arah. 3thn tidak diperhatikan dan akhir tahun ini ditelusuri kembali oleh kepala desa sejauh mana tanggungjawab pengurus??? Kami dari tim pengelola bumdes minta saran dan solusi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *