Angin Segar Permenkumham No 40 Tahun 2021 Penerbitan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa

Angin Segar Permenkumham No 40 Tahun 2021 Penerbitan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa
Angin Segar Permenkumham No 40 Tahun 2021 Penerbitan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa
Angin Segar Permenkumham No 40 Tahun 2021 Penerbitan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa

Bumdes.id – Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta lapangan kerja pasal 117 menyebutkan bahwa BUM Desa sudah menjadi badan hukum.  

Ini menjadi Kabar baik untuk seluruh BUM Desa di seluruh Indonesia sehingga BUM Desa bisa atau setara dengan perseroan terbatas dengan koperasi dengan yayasan serta badan hukum usaha lainnya.  kendala BUM Desa sebelum berbadan hukum yaitu ketika ingin melaksanakan kerjasama dengan perusahaan swasta nasional maupun BUMN. 

Karena dari perusahaan swasta nasional tersebut dan BUMN mensyaratkan bahwa BUM Desa harus menyertakan legalitas, maka dari itu BUM Desa mencari alternatif lain  sebagai payung hukumnya.  

Akhirnya BUM Desa memiliki payung hukum atau legalitas sebagai perkumpulan,   sebagai PT  ataupun badan hukum lainnya yang sah.  Selain itu BUM Desa juga memiliki kewenangan lokal berskala Desa maka perlu adanya peraturan bahwa BUM Desa ini harus berbadan hukum.

Akhirnya setelah itu pemerintah menjawab dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa. 

Untuk mendaftarkan BUM Desa menjadi badan hukum maka seluruh BUM Desa di Indonesia harus melakukan revitalisasi kelembagaan yaitu dengan menyusun peraturan Desa penyesuaian dan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai dengan PP 11 tahun 2021.  

Selain itu BUM Desa juga harus menyusun program kerja atau disebut dengan rencana kegiatan anggaran perusahaan BUM Desa untuk tahun mendatang sebagai salah satu syarat pendaftaran sertifikat badan hukum. 

Setelah itu Kementerian PDTT menerbitkan permendesa nomor 3 tahun 2021 sebagai pedoman dalam pendaftaran dan pembinaan  BUM Desa dan BUM Desa bersama. 

Namun untuk mendapatkan sertifikat badan hukum ini harus melalui Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa dan BUM Desa bersama menimba untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. 

Dalam permenkumham nomor 40 tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan sertifikat pendaftaran perubahan badan hukum BUMN desa dan BUMN desa bersama secara elektronik terhadap perubahan nama dan tempat kedudukan kemudian menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar BUM Desa dan BUM Desa bersama secara elektronik terhadap perubahan anggaran dasar BUM Desa dan BUM Desa bersama. 

Sertifikat badan hukum BUM Desa ini terdiri dari nama BUM Desa dan BUM Desa bersama,  berserta dengan kedudukan BUM Desa, nomor dan tanggal sertifikat. 

Setelah itu pemerintah melaksanakan pada tanggal 20 – 21 Desember tahun 2021 yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.  

Hal ini menjadi salah satu kebangkitan kedua bagi BUM Desa di seluruh Indonesia, karena dengan adanya legalitas sertifikat badan hukum ini diharapkan BUM Desa mampu bekerjasama dengan perusahaan swasta nasional maupun BUMN.  

Selain itu BUM Desa juga memiliki kekuatan hukum untuk melakukan ekspor maupun impor ke luar daerah maupun ke luar negeri. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *