Memahami Musyawarah Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi BUM Desa

Memahami Musyawarah Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi BUM Desa

Bumdes.id – UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis salah satunya adalah pembentukan BUM Desa.

Setelah adanya PP 11 Tahun 2021 Musdes menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atau menjadi sistem/perangkat organisasi tertinggi dalam pengelolaan BUM Desa. 

Musyawarah Desa ini terdiri dari Musyawarah Desa tahunan dan Musyawarah desa khusus. Pada pelaksanaan musyawarah desa berwenang untuk memutuskan 24 hal yaitu : 

  1. menetapkan pendirian BUM Desa;
  2. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
  3. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa lungsi kepenasihatan pada BUM Desa.:
  4. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasehat BUM Desa bersama;
  5. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa. 
  6. mengangkat pengawas BUM Desa.
  7. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa
  8. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa 
  9. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
  10. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa
  11. memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa
  12. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa
  13. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa
  14. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu
  15. memutuskan penutupan Unit usaha BUM Desa
  16. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
  17. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  18. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan Aset BUM Desa
  19. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian; 
  20. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
  21. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu; 
  22. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa; 
  23. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai
  24. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa. 

Dari ke 24 wewenang ini diatur tata pelaksanaannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Pelaksanaan Musdes diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pelaku musyawarah desa sendiri terdiri atas : 

  1. Pemerintah Desa
  2. BPD
  3. Unsur Masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Pengrajin, Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Kewilayahan, Perwakilan Pemerhati/Pendamping Desa, Pemerintah Daerah, Akademisi, Investor, Praktisi, dan Organisasi Masyarakat). 

Keputusan bersama mencapai mufakat dalam musyawarah desa dikatakan sah jika dihadiri oleh lima puluh per seratus (50 %) plus satu dari peserta yang diundang. Jika kurang dari lima puluh per seratus (50 %), maka BPD dengan pertimbangan Kepala Desa selambat lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Desa Khusus dapat mengambil keputusan yang bersifat final.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *