Status Hukum Unit Usaha BUM Desa

Peran Penting Karang Taruna Dalam Pengelolaan BUM Desa

Manfaat Utama Mengikuti Pelatihan Secara Online

Bumdes.id – Pada PP 11 Tahun 2021 tentang Bumdes pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa BUM Desa bisa membentuk unit usaha yang memiliki status badan hukum terpisah dengan BUM Desa. 

Artinya BUMDes berbadan hukum dapat membentuk unit usaha seperti PT maupun Koperasi. Sedangkan bentuk badan usaha lain yang juga dapat berstatus sebagai badan hukum yaitu Yayasan. 

Oleh karena Yayasan merupakan badan hukum yang sifatnya sosial, bukan mencari keuntungan, maka pendirian BUMDes jelas untuk mencari keuntungan (profit) melalui unit usaha yang dibentuknya yaitu menambah Pendapatan Asli Desa (PADesa) bagi Pemdes dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Saat ini yang sedang menjadi trend adalah bagaimana masyarakat dapat menyertakan modal untuk operasional BUMDes.

 Dalam hal ini BUMDes memiliki ciri khas yang unik, artinya sektor privat terkait dengan pengambilan keputusan berasal dari pemilik modal besar (saham mayoritas), sedangkan Koperasi memiliki ciri satu (1) pemegang saham satu (1) suara (1 man 1 vote). 

BUMDes berada di tengah-tengahnya yang merupakan badan ciri khas desa, dalam hal pengambilan keputusan tidak seperti pengambilan keputusan mayoritas saham dan tidak juga seperti 1 man 1 vote, BUMDes sebagai badan usaha berbadan hukum desa mengutamakan kekeluargaan dan kegotong royongan, sehingga pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah desa. 

Kekeluargaan bukan bermakna dikuasai oleh keluarga bapak dan anak, dan keluarga. Namun desa adalah satu kesatuan keluarga. Kegotongroyongan dimaknai sebagai jiwa tolong menolong di desa dan kemudian bahwa BUMDes berorientasi pada kesejahteraan bersama-sama bukan kesejahteraan individu.

Dengan unit usaha BUMDes berbentuk PT maka pemerintah perlu membuat aturan melalui PP terkait dengan kepemilikan (penyertaan modal masyarakat). Tujuan dari dibentuknya aturan ini agar di masa mendatang BUMDes tetap dimiliki oleh Pemdes dan masyarakat desa, dan tidak diambil alih oleh pihak swasta. 

Mengenai hal tersebut pemerintah perlu menimbang pada Pasal 5 PP 54/2017 tentang BUMD yang berbunyi “Perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya, atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh satu daerah”. 

Seperti pertimbangan aturan PP 54/2017 maka dalam Pasal 39 PP 11/2021 bahwa kepemilikan modal BUMDes/BUMDesma adalah paling sedikit 51 persen modal dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *