Peta Jalan Revitalisasi BUMDes Mangkrak Karena Pandemi

Bumdes.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal merilis data bahwa lebih dari 35% BUMDes di Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19. 

Data ini dapat ditambah lagi sejak 2021 bahwa  terdapat 21% BUMDes yang tidak aktif.

Hanya 79% saja yang aktif dari pangkalan data BUMDes Kemendes sejumlah 57.273 BUMDes. 

Dari 79 % BUMDes aktif mempekerjakan 20 ribu orang dengan omset mencapai angka Rp4,6 triliun. 

Ini berarti jika 35% BUMDes aktif terdampak pandemi, maka lebih dari sepertiga BUMDes aktif secara tidak langsung merumahkan dan memberhentikan para karyawannya. 

Baca Juga: Pelatihan BUM Desa [ Badan Usaha Milik Desa ] 2022

Pada data yang sama disampaikan bahwa BUMDes-BUMDes yang terdampak ini terbagi atas sektor jasa berupa

  • Penyewaan,
  • Sektor perdagangan,
  • Sektor pariwisata hingga sektor bisnis sosial.

Langkah memperbaiki BUMDes-BUMDes yang terpukul akibat pandemi, maupun tidak aktif sejak awal. 

Dapat dilakukan dengan memperbaiki peta jalan revitalisasi BUMDes. Para pegiat desa, perangkat desa hingga pengurus BUMDes perlu memahami filosofi BUMDes, struktur organisasi hingga tata kelembagaan BUMDes.

Rudy Suryanto, Founder Bumdes.id dan Penulis Buku “Peta Jalan BUMDes Sukses” berbagi informasi memahami filosofi BUMDes dalam Pelatihan Pendamping BUMDes Tahun 2022.

Pemahaman ini dapat diawali dari filosofi BUMDes secara hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pada pasal 1. 

Pasal 1 UU Desa mengatakan bahwa BUMDes atau BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya, atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung. 

Penyertaan modal langsung ini berasal dari kekayaan desa yang sudah dipisahkan untuk mengelola aset.

Mengelola jasa pelayanan serta mengelola unit-unit usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  

Baca Juga: Bito Wikantosa, Staf Ahli Kemendes Bicara BUMDes Merancang Ketahanan Pangan

Penyertaan modal yang dipisahkan ini berarti BUMDes merupakan lembaga ekonomi profesional yang perlu dikelola dengan akuntabel dan transparan. 

Frasa penyertaan modal langsung juga berarti BUMDes bukan dimiliki oleh pemerintah desa, melainkan oleh masyarakat desa dan desa itu sendiri sebagai kesatuan hukum.

Note: (Diolah dari Materi Rudy Suryanto, TOT Pendamping BUMDes Angkatan 28). 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *