2 Universitas Penerima Skema RPL untuk Pengurus BUMDes

2 Universitas Penerima Skema RPL untuk Pengurus BUMDes
2 Universitas Penerima Skema RPL untuk Pengurus BUMDes
2 Universitas Penerima Skema RPL untuk Pengurus BUMDes

Bumdes.id – Seperti yang telah dibahas para artikel-artikel sebelumnya di blog Bumdes.id mengenai program terbaru Kemendes yaitu Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). 

Maka pada artikel terbaru ini akan membahas informasi dari Kemendes PDTT mengenai dua kampus negeri.

Dua kampus tersebut telah ditunjuk menjadi mitra kerja RPL untuk pengurus BUMDes.

Baca Juga: Pentingnya Rencana Keuangan Bagi BUM Desa

Apa itu program RPL? RPL adalah singkatan dari rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

Secara sederhana rekognisi berasal dari bahasa inggris “recognize” yaitu mengenali, dikenali, dikenalkan dan diakui. 

Sehingga program RPL adalah mengenali kerja-kerja pengurus BUMDes selama menjalankan badan usaha untuk diakui sebagai bagian dari perkuliahan. 

Kemudian apa itu BUMDes? Apa itu BUMDes atau apa itu BUMDes bersama adalah badan usaha desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014.

Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021. 

BUMDes adalah badan usaha yang sebagian modalnya merupakan dari penyertaan modal desa yang dipisahkan, atau mendapat penyertaan modal dari masyarakat desa. 

Badan usaha ini bekerja untuk kemakmuran dan mensejahterakan masyarakat desa. 

Nah, pada peraturan-peraturan tersebut juga dibahas struktur organisasi BUMDes atau pengurus BUMDes. 

Apa kaitannya dengan program RPL? Biasanya pengurus BUMDes yang ditunjuk atau menjalankan usahanya belum terlalu memahami sistem manajerial dengan baik. 

Hal ini bisa terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman, atau sedikitnya masyarakat desa yang mengenyam pendidikan tinggi.

Program RPL ini dilaunching Kemendes PDTT untuk menyelesaikan beberapa persoalan mendasar yang membelit desa:
  1. Minimnya sumber daya manusia di desa yang terlatih, terdidik dan memahami sistem manajerial pengelolaan BUMDes dan desa.
  2. Target mengejar Sustainable Development Goals (SDGS) desa yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan. 

Founder Bumdes.id, Rudy Suryanto M.Acc., Ph.D beberapa waktu lalu juga menyampaikan data bahwa banyak pengurus BUMDes yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi pengelolaan BUMDes, sehingga memerlukan upskilling (peningkatan kualitas) dalam memahami BUMDes. 

Pada persoalan ini, pengurus BUMDes dapat mengikuti Training of Trainers (ToT) BUMDes yang dilakukan Bumdes.id di Sleman dalam waktu 3-4 hari mulai dari teori hingga praktek.

Sementara program RPL sendiri menjadi jalan tengah bagi pengurus BUMDes untuk tetap bekerja menjalankan pekerjaannya, namun kemudian pengalamannya bisa diakui untuk mendapatkan gelar sarjana. 

Banyak pengurus BUMDes yang hanya mengenyam pendidikan SMP/SMA sehingga kurang ahli dalam mengelola manajerial desa atau BUMDes. 

Program RPL ini diharapkan bisa mendorong pengurus BUMDes belajar keahlian secara manajerial dan strategis secara luas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki mahasiswa S1 pada umumnya. 

Kemendes PDTT menunjuk Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk menjadi mitra pertama program RPL. 

Di Kabupaten Bojonegoro, Gus Menteri telah memaparkan contoh rata-rata pendamping desa, pendamping BUMDes hingga perangkat desa di kabupaten di pantura Jawa Timur tersebut telah bergelar sarjana strata satu dari program RPL kerjasama dengan UNESA. 

Baca Juga: Apa itu Program RPL Kemendes Bagi Pengurus BUMDes?

Kedepan Kemendes bahkan merancang pengurus BUMDes bisa memperoleh pendidikan di tingkat sarjana strata dua (S2).

Apa saja syarat-syarat mengikuti program RPL dari Kemendes untuk pengurus BUMDes? Berikut syarat-syarat utamanya yang bisa dipersiapkan:

Pertama, syarat utama mendaftar RPL desa adalah memiliki ijazah SLTA atau yang setara (apa saja yang setara yaitu ijazah madrasah aliyah atau ijazah kejar paket C). 

Kedua, telah bekerja sebagai perangkat desa, pemerintah desa atau pengurus BUMDes minimal selama 5 (lima) tahun.

Ketiga, rentang usia yaitu antara 25 sampai dengan 50 tahun.

Pada program tahun 2022, Kemendes PDTT melaksanakan program RPL Desa dimulai Maret 2022 dengan target setiap desa bisa mengirimkan 4 perwakilan. 

Nantinya mereka akan diajak studi banding ke Bojonegoro sebagai pusat percontohan nasional. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *