Bagan Alur Cara Pembentukan BUMDes

Bagan Alur Cara Pembentukan BUMDes

"Bagan

Bumdes.id – Berikut bagan alur cara pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan terbaru dan arahan Presiden Jokowi. 

Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDes merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya diberikan oleh desa.

Yang sudah dipisahkan terlebih dahulu, serta modal lainnya berasal dari penyertaan modal dari masyarakat desa. 

Lalu bagaimana cara pembentukan BUMDes yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

BUMDes dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 disebut dengan status khusus badan hukum. 

Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Desa 2014 yang menyebut BUMDes dengan status badan usaha. 

Pemberian status ini diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 mengenai BUMDes. 

Sehingga cara pembentukan BUMDes disesuaikan dengan PP 11 Tahun 2021.

Bagaimana alur pembentukan BUMDes agar sesuai dengan PP 11 Tahun 2021 dan mendapat status badan hukum khusus?

Sesuai dengan PP 11 Tahun 2021, pendirian BUMDes wajib dilaksanakan melalui sebuah sarana bernama musyawarah desa (Musdes).

Musyawarah Desa adalah organ tertinggi BUMDes yang menjadi tempat penyelenggaraan pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes. 

Proyeksi strategis pengembangan BUMDes hingga pelantikan pengurus BUMDes.

Sebelum memulai musyawarah desa, panitia persiapan atau perangkat desa yang akan menyelenggarakan Musdes bisa menyusun format anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 

Mengundang warga masyarakat desa untuk hadir dalam musyawarah desa serta menyiapkan stempel desa untuk legalitas acara. 

Baca Juga: Pelatihan BUM Desa [ Badan Usaha Milik Desa ] 2022

Format-format terkait dapat diunduh melalui website: www.bumdes.id

Mata acara Musyawarah Desa sebagai cara pembentukan BUMDes, dapat diawali dengan sambutan-sambutan dari perangkat desa, Musyawarah Pimpinan Desa dan/atau BPD. 

Dilanjutkan dengan pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

AD/ART adalah landasan administratif yang mengatur tata kerja pendirian BUMDes. 

Pada acara yang sama juga dapat didiskusikan rencana strategis pengembangan desa dan BUMDes. 

Seluruh acara dan keputusan dalam AD/ART cara pembentukan BUMDes dituangkan dalam form berita acara dan disahkan dalam Peraturan Desa (Perdes) yang ditandatangani Kepala Desa dan distempel basah.

Peraturan Desa (Perdes) merupakan legal hukum berdirinya BUMDes. Dengan terbitnya Peraturan Desa Pendirian BUMDes. 

Maka cara pembentukan BUMDes secara resmi sudah berdiri di desa tersebut. 

Selanjutnya tugas pengurus BUMDes adalah menjalankan roda organisasi dan mengurus pendirian sertifikat badan hukum BUMDes kepada Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Hukum dan HAM RI. 

Pengurus BUMDes yang telah terbentuk dari cara pembentukan BUMDes melalui musyawarah desa dan peraturan desa. 

Memiliki tugas dan tanggungjawab memaksimalkan potensi usaha desa, memaksimalkan sektor-sektor unggulan desa. 

Pengurus BUMDes dapat mengikuti pelatihan scale up usaha yang diadakan Bumdes.id dalam rangka meningkatkan pemahaman pengurus BUMDes mengenai pengembangan ekonomi usaha desa. 

Selain alur di atas, desa dan antar desa dapat membentuk BUMDes bersama sebagai bagian perluasan manfaat ekonomi. 

Misalnya jika ada dua desa yang sama-sama mengelola sektor unggulan desa yang sama. 

Maka dapat dibentuk BUMDes Bersama dengan memperhatikan tata cara pembentukan BUMDes Bersama. 

Berminat megikuti pelatihan Bumdes bisa menghubungi kontak 0857-7290-08000878-0590-0800

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *