Tata Kelola BUM Desa Sebagai Lembaga Ekonomi Desa

Pendampingan Desa Sukajaya Sukabumi Pemenang Desa Brilian
Pendampingan Desa Sukajaya Sukabumi Pemenang Desa Brilian
Pendampingan Desa Sukajaya Sukabumi Pemenang Desa Brilian

Bumdes.id – Bagaimana memahami tata kelola BUM Desa sebagai lembaga yang bertugas untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa? 

Agus Setyana, Direktur BUM Desa Amarta Pandowoharjo Kabupaten Sleman berbagi materi dasar mengenai filosofi BUM Desa.

Materi ini disampaikan dalam Pelatihan Pendamping BUMDes 2021 yang diadakan Bumdes.id.

Menurut Agus, masalah-masalah yang terjadi di desa baik dalam sektor ekonomi maupun non-ekonomi dapat diselesaikan dengan sarana pendirian BUM Desa. 

Posisi ini dapat terwujud jika masyarakat memahami BUM Desa bukan hanya organisasi perkumpulan semata, tetapi sebagai lembaga ekonomi.

Baca Juga: Pelatihan BUM Desa [ Badan Usaha Milik Desa ] 2022

Sebagai lembaga ekonomi, BUM Desa bisa didorong untuk mengidentifikasi potensi-potensi lokal desa, merumuskan strategi kebijakan strategis dan kemudian melakukan implementasi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di desa.

Karena bertujuan sebagai lembaga ekonomi desa, maka Agus Setyanta mencontohkan BUM Desa dapat mendirikan jasa-jasa layanan umum maupun bidang perdagangan. 

Jasa-jasa dan unit usaha ini menjadi bagian intervensi lembaga ekonomi untuk menaikkan angka kesejahteraan.

Selain itu, posisi BUM Desa yang telah diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Maka proses pendirian BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa harus melalui tata aturan yang telah ada. Yaitu menggunakan sarana organisasi pengelola BUM Desa.

Sarana organisasi ini dapat diawali dengan musyawarah desa yang membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa, serta merumuskan kebijakan strategis unit usaha kemudian disahkan keseluruhannya dalam peraturan desa (perdes). 

Sejak saat disahkan tersebut, lembaga ekonomi bernama BUM Desa memiliki kekuatan hukum dan secara resmi beroperasi.

Lalu, bagaimana menyusun langkah awal permodalan lembaga ekonomi desa ini? Agus menjelaskan bahwa permodalan BUM Desa diambil dari APB Desa. 

Bisa juga mendapat penyertaan modal dari masyarakat desa, atau mendapat pinjaman dari pihak ketiga yang telah disetujui oleh pemerintah desa.

Baca Juga: Bito Wikantosa, Staf Ahli Kemendes Bicara BUMDes Merancang Ketahanan Pangan

Pada posisi permodalan ini, apakah BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa dimiliki oleh desa sebagai kesatuan adat? Atau dimiliki oleh pemerintah desa?

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 serta Undang-Undang Desa Tahun 2014. 

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang sebagian modalnya, atau keseluruhan berasal dari aset desa yang telah dipisahkan. 

Sehingga secara jelas, BUM Desa dimiliki oleh desa dan masyarakat desa sebagai kesatuan adat dan wilayah.

Note: (Diolah Materi Agus Setyanta, Pelatihan Pendamping BUMDes Angkatan 28).