Kewenangan Kepala Desa

Kepala desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Lalu apa saja sih kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa. Berikut 15 Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa.

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; da
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan…

Wah, meskipun skalanya hanya Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan yang cukup banyak. Semoga para kepala desa di Indonesia semakin bersinergi bersama BUMDes ya demi kemajuan desa!

3 Komentar

    1. Dalam mendirikan BUMDes harus ada kerjasama antara pemerintah desa dan juga pelaksana operasional BUMDes jg BPD. Untuk melanggengkan unit usaha BUMDes, alangkah baiknya tiap unit usaha itu di Perdeskan, agar ada aturan yang mengikat warga desa untuk turut serta mensukseskan unit usaha BUMDes. Dan sebagai tambahan, ada tulisan menarik yang bisa bapak baca.

      BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) sebagai legalitas berdirinya BUMDes.

      Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah Desa adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa selaku perwakilan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan peran pemerintah desa ini masyarakat diberi motivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Dalam hal ini pemerintah desa memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

      Selain sebagai fungsi fasilitator, pemerintah daerah dan desa juga menjadi pemberi informasi kepada pengurus BUMDes untuk menyampaikan kabar berita mengenai perkembangan aturan ataupun berita dari pusat yang diharapkan sesegera mungkin bisa diimplementasikan di dalam BUMDes. Informasi yang diberikan kepada pihak desa diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja pelaksana BUMDes khususnya dan masyarakat desa pada khususnya untuk mendorong kreatifitas mereka menuju kesejahteraan masyarakat yang mereka harapkan.

      Fungsi lain yang tidak kalah penting dari pemerintah dalam hal pengelolaan BUMDes adalah fungsi pemerintah desa dan/atau kabupaten sebagai badan yang memonitoring dan mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDes secara baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ART. Dalam fungsi monitoring dan evalaluasi ini juga, pemerintah bersama-sama dengan dewan komisaris, dewan penasihat (Kepala Desa), dan masyarakat sama-sama ikut mengawasi berjalannya pengelolaan BUMDes untuk kemudian bersama-sama juga memberikan laporan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat lewat pengesahan laporan pertanggungjawaban BUMDes dia akhir periode atau setiap akhir tahun.

      Demikianlah fungsi dan peran pemerintah baik pemerintah daerah ataupun pemerintah desa dalam membantu lembaga Badan usaha milik desa untuk memberikan informasi, menjadi fasilitator BUMDes, ataupun memberikan laporan kepada masyarakat luas. Semoga kerjasama diantara pemerintah,pengelola BUMDes, dan masyarakat dapat terus berjalan dan dipertahankan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang diinginkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *