Mengenali Perumusan APBDes dan Pengajuan Penyertaan Modal Bumdes

Pertanyaan seputar penyertaan modal Bumdes hingga saat ini masih hangat diperbincangkan mengingat masih tingginya jumlah desa yang belum memiliki Bumdes dan baru berencana untuk mendirikan Bumdes. Pengetahuan yang  minim terkait alur penyertaan modal ini pun menjadi salah satu penyebab terhambatnya pendirian Bumdes. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini tim Bumdes.ID akan membagikan informasi seputar penyertaan modal Bumdes agar dapat dijadikan referensi bagi para penggerak ekonomi desa.

Sebelum memasuki alur pengajuan modal Bumdes, ada baiknya kita memahami bagaimana APBDes dirumuskan dan dianggarkan. Sebagaimana pada penganggaran kegiatan atau program pada umumnya, sebelum mengajukan rancangan APBDes Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. Perencanaan pembangunan desa tersebut disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang harus diselenggarakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. (Baca juga: Apa itu RPJM Desa?)

Dalam penyusunan RPJM Desa, Pemerintah Desa wajib melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa/tokoh masyarakat desa. RPJM Desa ini harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Desa. Sedangkan untuk penyusunan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyusunnya sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi yang umumnya dimulai sejak bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan. Dalam rancangan RKP Desa Pemerintah Desa setidaknya harus menyertakan uraian berupa:

  1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
  3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
  4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa ini nantinya wajib dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan selanjutnya dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes. Yang perlu ditekankan adalah RKP Desa ini lah yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBDes (RAPBDes).

Lalu bagaimana dengan penyertaan modal Bumdes? Sebagaimana sudah dibahas di atas, Bumdes berhak mengajukan penyertaan modal selama program dan kegiatan Bumdes masuk ke dalam RKP Desa. Pada tahapan ini lah para penggerak maupun pengurus Bumdes harus aktif dan berani menyuarakan aspirasi mereka untuk Bumdes melalui musyawarah desa. Pengurus Bumdes dapat mengajukan rencana program, kegiatan, dan anggaran yang kiranya dibutuhkan termasuk penyertaan modal di dalamnya dengan pertimbangan rencana tersebut dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. (Baca juga: Mekanisme dan Administrasi Penyertaan Modal dari Desa)

 

Yang perlu dicatat adalah saat mengajukan anggaran pastikan Bumdes sudah terbentuk dimana Perdes pembentukan Bumdes telah diterbitkan dan khusus untuk penyertaan modal Bumdes  harus sudah disepakati melalui musdes disertai dengan penerbitan Perdes penyertaan modal Bumdes. (Baca juga: Perlukah Pembuatan Proposal dalam Penyertaan Modal Awal Bumdes?)

Semoga bermanfaat. Salam, Bumdes!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *