PT Mitra Bumdes Nusantara Akan Jadi Holding Induk BUMDes

Pada awal tahun 2017 ini, Kementerian desa mencetuskan pendirian PT Mitra BUMDes yang merupakan holding untuk BUMDes-BUMDes yang ada di Indonesia. PT Mitra BUMDes ini juga direncakan akan bekerjasama dengan BUMN-BUMN besar, seperti Bulog dan Pertamina.

Kementerian Desa mengemukakan bahwa pendirian PT Mitra BUMDes Nusantara adalah dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi pedesaan yang berkeadilan. Hal tersebut sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan. Hasil kerjasama antara Kemendes PDTT, Kementerian BUMN, dan lembaga terkait dalam pembentukan holding BUMDes tersebut, diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Pada awal pendiriannya PT Mitra BUMDes Nusantara telah menggandeng Perum Bulog yang akan ‘menyuntikkan’ modal sebesar Rp200 miliar. Kedepannya PT Mitra BUMDes Nusantara akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai BUMN. Selanjutnya Menteri Desa mengemukakan akan dibentuknya PT Mitra BUMDes Nusantara di tiap kabupaten, yang megang saham pemerintah lewat BUMN 51%, dan 49% saham pemda melalui BUMD. Penetapan saham BUMN 51% ini dilakukan agar negara tetap memiliki kontrol atas jalannya usaha PT Mitra BUMDes Nusantara. Kedepannya BUMDes diharapkan dapat menjadi distributor resmi untuk produk-produk BUMN seperti bahan pangan Bulog, bahan bakar dan gas Pertamina, hingga pupuk untuk pertanian.

Sebagai langkah awal, pilot project PT Mitra BUMDes Nusantara akan dilaksanakan di 5 Provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk Provinsi Banten, Pilot Project dilaksanakan di 3 kabupaten yakni Serang, Pandeglang, dan Tangerang; Jawa Barat 5 Kabupaten yakni Garut, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya dan Bandung Barat; Jawa Tengah di 5 Kabupaten yakni Batang, Tegal, Rembang, Jepara, dan Semarang; DI Yogyakarta di 4 Kabupaten yakni Sleman, Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul; serta Jawa Timur di 5 Kabupaten yakni Gresik, Madiun, Ponorogo, Ngawi dan Bondowoso.

6 Komentar

  1. Assalamualaikum. Mohon di arahkan. Di kampung saya ada mata air yg sangat bersih. Rencana kami ingin mengemas lalu menjualnya. Tapi kendala modal. Bagaimanakah cara.a agar kami dapat bantuan dari dana desa. Terimakasih mohon bantuannya

    1. sebaiknya diadakan musyawarah desa terlebih dahulu. nanti selanjutkan diajukan untuk pembentukan bumdes dan setelah itu bumdes mengelola unit usaha air bersih tersebut.

  2. Asslamualiku saya direktur bumdes kembang seribu. Salah satu unit usaha kami bergerak di bidang sembako bisa gak kami menjadi distributor beras untuk wilayah kami. Bagai mana persyaratannya. Selain itu bisa tidak bumdes kami di bantu permodalan untuk usaha tersebut. Trks

    1. pihak ketiga itu bisa jadi perusahaan yg memiliki CSR dan desa bapak termasuk dalam ring kawasan perusahaan… tp klu smisal mau kerjasama dgn pihak ketiga bs kirimkan proposal k perusahaan trsebut, bisa jg melakukan obrolan pembuka, saling mempelajari MoU dr orng ketiga jika melakukan kerjasama, sm halny jg kbijakan pemdes jika mau melakukan kerjasama dgn pihak ktiga itu bagaimana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *