Siapa yang Berhak Mengaudit BUMDes?

Audit Bumdes
Audit Bumdes
Audit Bumdes

Bumdes.id Sahabat Bumdes.id, membicarakan perihal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memang tak pernah ada habisnya. Keberadaan BUMDes kini telah diidam-idamkan oleh banyak khalayak perdesaan. BUMDes dianggap mampu menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat di desa di mana ia berdiri. Hanya saja, posisi BUMDes yang memang dijatahkan mendapatkan kucuran anggaran dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ini justru dianggap rentan menjadi lahan penyimpangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Meskipun rawan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes, hal ini justru membuat Pengelola BUMDes maupun Perangkat Desa tidak dapat semena-mena dalam menggunakan uang BUMDes. Kenapa demikian? BUMDes sebagai badan usaha tidak bisa terlepas dari pengawasan dan audit. Pertanyaannya, siapakah yang berhak melakukan pengawasan dan audit BUMDes?

Jadi, perlu diketahui oleh Sahabat Bumdes.id, pengawasan pada BUMDes dilakukan oleh pihak internal dan pihak eksternal BUMDes. Pada struktur kepengurusan BUMDes, terdapat Dewan Pengawas Internal yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang kompeten tentunya. Selain itu, setiap tahun Pengelola BUMDes harus membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan wajib disampaikan kepada Pengawas dan Penasehat BUMDes. Selanjutnya, pengelola BUMDes harus menyampaikan kinerja BUMDes di forum Musyawarah Desa (Musdes).

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa, memang tidak ada aturan secara spesifik yang membahas tentang pengawasan BUMDes oleh pihak eksternal. Hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan para pengurus BUMDes dan tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Desa untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, perlu Sahabat Bumdes.id ketahui, salah satu alasan mengapa tidak ada ketentuan audit oleh pihak eksternal seperti inspektorat, BPKP, BPK atau KAP, karena BUMDes merupakan entitas yang terpisah dari Pemerintah Desa namun bukan berarti pengawas pihak eksternal tidak bisa melakukan audit pada BUMDes. Pihak pengawas eksternal boleh melakukan pengawasan dan audit pada BUMDes. Jadi, pihak pengawas eksternal akan memeriksa berkas dokumen, proposal pengadaan, dan juga langsung terjun ke lapangan untuk melihat barang-barang inventaris yang terkumpul di dalam gedung BUMDes yang di bangun menggunakan dana desa.

Selanjutnya, jika pengawas pihak eksternal menemukan suatu kecurangan maka pengawas eksternal akan bertindak tegas dengan cara menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti kasus pengurus BUMDes yang tidak mau mengembalikan anggaran desanya. Selain memeriksa sesuai dengan yang dilaporkan, pengawas pihak eksternal juga melakukan rangkaian pemeriksaan secara reguler, seperti pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan pembiayaan atau pengeluaran di BUMDes telah tepat sasaran atau belum. Semoga bermanfaat Sahabat Bumdes.id!

Bagi Anda, yang ingin belajar BUMDes, memerlukan pendidikan dan pelatihan BUMDes maka jawabannya adalah Sekolah Bumdes. Sekolah Bumdes adalah tempat belajar Bumdes secara paten dan menyenangkan. Kombinasi Teori, Simulasi, Praktik dan Kunjungan Lapangan. Belum lengkap belajar Bumdes kalau belum ke Sekolah Bumdes SMB Bumdes.id. Sekolah Bumdes berada di Jl. Nogotirto No.15 B, Area Sawah, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Silakan Anda berkunjung jika sedang berada di Jogja, Sekolah Bumdes selalu terbuka untuk Anda.

Informasi program selanjutnya dapat menghubungi nomor kontak: https://wa.me/6285772900800.
๐—•๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ ๐—•๐˜‚๐—บ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฌ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ธ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ต ๐—•๐˜‚๐—บ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ โ€“ ๐—ฃ๐˜‚๐˜€๐—ฎ๐˜ ๐—ฃ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป ๐—ฃ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ต๐—ฎ๐—ป ๐—•๐˜‚๐—บ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€. (Ariyanto/Bumdes.id)

22 Komentar

    1. Di Permendes itu ada yang namanya Pengawas BUMDes, biasanya itu d isi olh BPD.
      Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa, memang tidak ada aturan secara spesifik yang membahas tentang pengawasan BUMDes oleh pihak eksternal. Hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan para pengurus BUMDes dan tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Desa untuk ditindaklanjuti.

      Selain itu, perlu Sahabat Bumdes.id ketahui, salah satu alasan mengapa tidak ada ketentuan audit oleh pihak eksternal seperti inspektorat, BPKP, BPK atau KAP, karena BUMDes merupakan entitas yang terpisah dari Pemerintah Desa namun bukan berarti pengawas pihak eksternal tidak bisa melakukan audit pada BUMDes. Pihak pengawas eksternal boleh melakukan pengawasan dan audit pada BUMDes. Jadi, pihak pengawas eksternal akan memeriksa berkas dokumen, proposal pengadaan, dan juga langsung terjun ke lapangan untuk melihat barang-barang inventaris yang terkumpul di dalam gedung BUMDes yang di bangun menggunakan dana desa.

    1. Pertanyaan saya, Kata gori siapa yang berhak memakai atau meminjam uang bumdes..?? apakah semua kata gori atau tertentu saja..??

    1. Di Permendes itu ada yang namanya Pengawas BUMDes, biasanya itu d isi olh BPD.
      Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa, memang tidak ada aturan secara spesifik yang membahas tentang pengawasan BUMDes oleh pihak eksternal. Hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan para pengurus BUMDes dan tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Desa untuk ditindaklanjuti.

      Selain itu, perlu Sahabat Bumdes.id ketahui, salah satu alasan mengapa tidak ada ketentuan audit oleh pihak eksternal seperti inspektorat, BPKP, BPK atau KAP, karena BUMDes merupakan entitas yang terpisah dari Pemerintah Desa namun bukan berarti pengawas pihak eksternal tidak bisa melakukan audit pada BUMDes. Pihak pengawas eksternal boleh melakukan pengawasan dan audit pada BUMDes. Jadi, pihak pengawas eksternal akan memeriksa berkas dokumen, proposal pengadaan, dan juga langsung terjun ke lapangan untuk melihat barang-barang inventaris yang terkumpul di dalam gedung BUMDes yang di bangun menggunakan dana desa.

      1. Di Permendes itu ada yang namanya Pengawas BUMDes, biasanya itu d isi olh BPD.
        Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa, memang tidak ada aturan secara spesifik yang membahas tentang pengawasan BUMDes oleh pihak eksternal. Hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan para pengurus BUMDes dan tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Desa untuk ditindaklanjuti.

        Selain itu, perlu Sahabat Bumdes.id ketahui, salah satu alasan mengapa tidak ada ketentuan audit oleh pihak eksternal seperti inspektorat, BPKP, BPK atau KAP, karena BUMDes merupakan entitas yang terpisah dari Pemerintah Desa namun bukan berarti pengawas pihak eksternal tidak bisa melakukan audit pada BUMDes. Pihak pengawas eksternal boleh melakukan pengawasan dan audit pada BUMDes. Jadi, pihak pengawas eksternal akan memeriksa berkas dokumen, proposal pengadaan, dan juga langsung terjun ke lapangan untuk melihat barang-barang inventaris yang terkumpul di dalam gedung BUMDes yang di bangun menggunakan dana desa.

      2. Di Permendes itu ada yang namanya Pengawas BUMDes, biasanya itu d isi olh BPD.
        Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa, memang tidak ada aturan secara spesifik yang membahas tentang pengawasan BUMDes oleh pihak eksternal. Hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan para pengurus BUMDes dan tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Desa untuk ditindaklanjuti.

        Selain itu, perlu Sahabat Bumdes.id ketahui, salah satu alasan mengapa tidak ada ketentuan audit oleh pihak eksternal seperti inspektorat, BPKP, BPK atau KAP, karena BUMDes merupakan entitas yang terpisah dari Pemerintah Desa namun bukan berarti pengawas pihak eksternal tidak bisa melakukan audit pada BUMDes. Pihak pengawas eksternal boleh melakukan pengawasan dan audit pada BUMDes. Jadi, pihak pengawas eksternal akan memeriksa berkas dokumen, proposal pengadaan, dan juga langsung terjun ke lapangan untuk melihat barang-barang inventaris yang terkumpul di dalam gedung BUMDes yang di bangun menggunakan dana desa.

    1. Di Permendes itu ada yang namanya Pengawas BUMDes, biasanya itu d isi olh BPD.
      Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa, memang tidak ada aturan secara spesifik yang membahas tentang pengawasan BUMDes oleh pihak eksternal. Hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan para pengurus BUMDes dan tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Desa untuk ditindaklanjuti.

      Selain itu, perlu Sahabat Bumdes.id ketahui, salah satu alasan mengapa tidak ada ketentuan audit oleh pihak eksternal seperti inspektorat, BPKP, BPK atau KAP, karena BUMDes merupakan entitas yang terpisah dari Pemerintah Desa namun bukan berarti pengawas pihak eksternal tidak bisa melakukan audit pada BUMDes. Pihak pengawas eksternal boleh melakukan pengawasan dan audit pada BUMDes. Jadi, pihak pengawas eksternal akan memeriksa berkas dokumen, proposal pengadaan, dan juga langsung terjun ke lapangan untuk melihat barang-barang inventaris yang terkumpul di dalam gedung BUMDes yang di bangun menggunakan dana desa.

  1. Kalau diduga ada kecurangan di bumdes..sbg masyarakat biasa apa yg hrs dilakukan ? Utk bisa memastikan ada kecurangan atau tidak sesuai dgn uu bumdes ?

    1. Dana desa hanya digunakan untuk program kerja Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat, Infrastruktur Desa, dan juga untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *hrs d gunakan untuk kgiatan yang produktif, bukan konsumtif

  2. mau tanya dong min. biasanya hal apa asa sih yang diawasi oleh pengawas BUMDes ? kemudian proses pengawasannya bagaimana ?

  3. Modal BUMDes kan berasal dari Kuangan Desa yang berasal dari APBN yang artinya adanya keuangan negara yang masuk kedalam BUMDes, hal ini kan seharusnya BPK maupun BPKP dapat memeriksa atau mengaudit keuangan BUMDes, namun kenapa kuangan BUMDes hanya di periksa oleh BPD? Padahalkan seperti BUMN dan BUMD yang modalnya bersumber dari keuangan negara tersebut di periksa ataupun di audit oleh BPK dan BPKP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *