Batas Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam Mengatur dan Mengurus Desa

UU Desa telah menetapkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan yang luas dan besar dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah desa kemudian secara keseluruhan mengurus desanya sendiri, tetap ada keterlibatan atau kewenangan pemerintah di atasnya dalam kepengurusan desa. Artinya, kewenangan bagi pemerintah di atas pemerintah desa tetap berlaku dan melekat.

Maka, pemerintah Kabupaten atau Kota, tetap terikat dan tidak lepas dalam upaya pengembangan dan pembangunan desa, namun tetap pada koridor dan batas-batas tertentu. Sesuai yang termuat dalam UU Desa jelas adanya pemberian amanat tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagai berikut:

  • Penataan desa mulai dari penetapan Desa dan Desa Adat, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, penyesuaian kelurahan. Pemerintah Kabupaten atau Kota harus mengeluarkan Peraturan Daerah.
  • Penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak termasuk pembiayaannya, struktur organisasi dan tatalaksana pemerintahan desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, penghasilan tetap pemerintah desa, dan pengisian BPD.
  • Alokasi Dana Desa serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah
  • Penetapan kawasan perdesaan. Di sisi lain Pemerintah Kabupaten atau Kota tidak berwenang mengatur (mengeluarkan Perda) dalam hal kewenangan desa, musyawarah desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, Badan Usaha Milik Desa, peraturan desa, lembaga kemasyarakatan, dan kerja sama desa. Pemerintah Kabupaten atau Kota mempunyai kewenangan dan kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek-aspek yang tidak diaturnya itu.

Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berwenang atau tidak perlu mengeluarkan Peraturan Daerah tentang BUMDesa, tetapi ia berwenang melakukan pembinaan terhadap pendirian dan pengembangan BUMDesa, baik melalui fasilitasi, asistensi, pengembangan kapasitas, dukungan modal, dukungan jaringan pasar, dan sebagainya. 

Mengacu pada PP No. 43/2014 kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal masih membutuhkan Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa peraturan Bupati atau Walikota tidak bermakna mengatur, melainkan membuat daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal yang mengantarkan dan memfasilitasi penetapan yang akan dilakukan oleh Desa melalui PERDES atau Peraturan Desa.

Apa itu kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa?

  1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dalam undang-undang desa merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
  2. Kewenangan lokal berskala Desa dalam undang-undang desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala merupakan harapan untuk menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukan kewenangan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun. 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

Dengan memperhatikan poin-poin di atas, maka menjadi jelas keberadaan dan posisi antara Desa dan kabupaten atau Kota. Sehingga tidak ada tumpang tindih dalam membuat peraturan antara pemerintah desa dan pemerintah di atasnya. [ Aryanto Bumdes.ID ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *