Pentingnya Modal Pengetahuan bagi pengelola BUMDes

Bumdes.id, Salah satu harapan besar dalam implementasi Undang-Undang Desa adalah terwujudnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam hal ini tidak sekedar ‘berdiri’ namun dapat tumbuh dan berkembang sebagai motor penggerak ekonomi di desa.

Karenanya, dalam periode lima tahun mendatang, cerita-cerita kegagalan unit usaha BUMDes, BUMDes mati suri, BUMDes papan nama, dan perosalan lain terkait mandegnya BUMDes dan ketidakmampuan desa dalam menumbuh kembangkan BUMDes harus kita akhiri bersama.

BUMDes saat ini tidak lagi terbentur dalam persoalan modal finansial, akan tetapi perosalan mendasar lain masih belum terselesaikan, baik itu dari kompetensi Sumber Daya Manusia, potensi Sumber Daya Alam, serta faktor dukungan dari pemerintah desa dan masayarakat secara luas. Tidak dapat kita pungkiri, problematika yang dihadapi BUMDes memang sangat komplek.

Dalam periode lima tahun ini, kelahiran BUMDes cukup signifikan, setiap desa berlomba-lomba untuk mendirikan BUMDes, namun kita dapat melihat berapa persentase keberhasilan dari total BUMDes yang berdiri.

Hal ini, dapat menjadi indikasi awal, bahwa pendirian BUMDes masih sekedar untuk memenuhi kuota dari amanat Undang-undang Desa, atau lebih jauh dapat diartikan sekedar menarik anggaran dari dana desa. Namun demikian, mari fokus pada keberadaan BUMDes yang mampu tumbuh dan berkembang menjadi BUMDes maju dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Jika di awal telah kita bahas bahwa keberadaan modal finansial bukan menjadi persoalan dengan keberadaan Dana Desa dalam pembentukan BUMDes, maka keberadaan modal sosial dan modal pengetahuan yang masih perlu digiatkan.

Sehingga dalam upaya membangun BUMDes, memang harus sesuai dengan kebutuhan desa, menanamkan kesadaran bersama bahwa desa perlu memiliki badan usaha ekonomi skala lokal sebagai wadah aktivitas usaha atau ekomomi masyarakat desa.

Keberadaan modal sosial dan modal pengetahuan ini, akan menjadi perekat terciptanya satu tatanan badan usaha yang benar-benar berangkat dari kesadaran membangun sosial ekonomi desa, menjadi wadah yang memberikan solusi atas persoalan desa.

Sehingga dalam pengelolaan BUMDes, dijalankan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan tujuan utama keberadaan BUMDes bagi desa dan masyarakat, serta dikelola oleh pengurus yang memiliki modal pengetahuan BUMDes yang cukup.

Kesadaran bersama dalam membangun BUMDes, belum sepenuhnya dapat terwujud. Belakangan kita masih sering mendengar hubungan pemerintah desa dengan pengelola BUMDES yang belum harmonis, tidak dalam satu kerangka berpikir yang sama, masih terjadi adu kepentingan politik.

Sehingga, keberadaan BUMDes seringkali ditakutkan menjadi pesaing bagi keberadaan ‘pemerintah desa’ atau lebih jauh menjadi pesaing dalam kontestasi pemilihan kepala desa yang akan datang. Padahal kita sadar betul, keberadaan BUMDes di desa semestinya dalam pengelolaannya harus dijauhkan dari politik desa.

Pemerintah desa dan pengelola BUMDes harus menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan yang utama dalam pendirian BUMDES. Masyarakat harus mendapatkan manfaat sosial-ekonomi, dan tercukupinya kebutuhan primer; layanan kesehatan dan pendidikan.

Perlu menjadi landasan berpikir bahwa keberhasilan BUMDes tidak sertamerta dikarenakan besar kecil penyertaan modal finansial. Jauh lebih besar dari itu adalah modal sosial, dari partisipasi masyarakat desa dan modal pengetahuan dari pengelola BUMDes.

Keberadaan modal sosial di masyarakat seperti; gotong royong, kebersamaan, kejujuran serta dedikasi yang tinggi terhadap kemajuan desanya, didukung pula dengan pengelola yang memiliki pengetahuan yang cukup akan memberikan rasa memiliki dan mengantarkan BUMDes sebagai badan usaha yang tidak hanya tumbuh dan berkembang, namun maju.

Menuju semua itu, untuk mencapai tahapan BUMDes yang maju, maka BUMDes harus dikelola oleh orang-orang yang profesional, bagian dari masyarakat yang memang mau berjuang dan berkorban terlebih dahulu, karena di awal pengelola BUMDes belum dapat apa-apa secara materiil. Kita bisa melihat BUMDes yang saat ini maju, memulai anggaran-anggaran persiapan awal dengan semangat gotong royong, semangat membangun, semangat kebersamaan.

Modal sosial yang begitu besar dimiliki oleh desa seperti disebutkan di atas, adalah modal yang jauh lebih besar dan modal finansial, keberadaan modal sosisal dapat menggerakan BUMDes menjadi BUMDes yang maju, dapat menarik modal finansial (penyertaan modal finansial). Maka, tidak heran jika fokus utama dalam pendirian dan pengembangan BUMDes adalah pada modal sosial dan modal pengetahuan.

Berangkat dari modal sosial yang selama ini ada di masyarakat, kami Sekolah Bumdes hadir sebagai upaya terwujudnya wadah bersama dalam belajar BUMDes.

Melalui Sekolah Bumdes, modal sosial dan finansial, akan menjadi satu paket lengkap dengan adanya modal pengetahuan. Sebab, seperti di awal telah kita bahas, bahwa sumber daya manusia, kompetensi pengelola BUMDes adalah kunci penting dalam pendirian dan pengembangan BUMDes.

Lengkap kiranya ketika undang-undang desa melalui dana desa telah menyediakan modal finansial, kemudian desa telah memiliki modal sosial, dan pengurus BUMDes dibekali dengan modal pengetahuan yang cukup dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa.

Bersama Sekolah Bumdes, persoalan mendasar yang menjadi penghalan dan penyebab kegagalan BUMDes di Indonesia selama ini akan kita pecahkan dan cari jalan keluar bersama-sama.

Melalui program pendidikan dan pelatihan di Sekolah Bumdes, transfer modal pengetahuan kepada pengelola BUMDes akan terwujud, dalam tujuan yang sama membangun Indonesia dari Desa, membangun ekonomi dari Badan Usaha Milik Desa. ( Ariyanto / bumdes.id )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *