Apakah BUMDes Wajib Membayar Pajak?

Bumdes.id – Sahabat Bumdes, seperti kita ketahui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pada dasarnya BUMDes merupakan suatu Badan Usaha, sama halnya dengan Badan Usaha lain seperti PT atau CV. Hanya saja, BUMDes dimiliki oleh sebuah desa. BUMDes sendiri tidak ada aturan yang menjelaskan BUMDes harus membuat NPWP dan seandainya membuat NPWP. Akte pendirian BUMDes seperti apa? Ketika BUMDes berkeinginan membuat NPWP akte pendirian BUMDes menggunakan peraturan desa yang telah diterbitkan atau disahkan.

Selama itu, kita ketahui bahwa program pemerintah tidak dikenakan pajak. Namun, jika kita pahami penjelasan objek pajak yang dapat diartikan suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak. Pendapatan dari suatu yayasan yang berasal dari sumbangan dan hibah bukan merupakan objek pajak. BUMDes memiliki kegiatan operasional yang mana dari kegiatan tersebut mampu menghasilkan keuntungan. Sehingga, BUMDes telah memenuhi syarat sebagai objek pajak.

Subjek pajak badan menjelaskan  pasal 2 ayat (1) UU PPh adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam hal pengenaan pajak untuk BUMDes, jenis pajak Badan Usaha yang harus dibayarkan adalah PPh 21, PPh, 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), serta PPN apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Adapun rincian dari pajak tersebut adalah sebagai berikut:

  1. PPh 21
    PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima oleh Wajib Pajak. Pajak ini harus dibayarkan secara rutin tiap bulannya.
  2. PPh 23
    PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Ini adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan, atau jasa. Pihak yang menerima penghasilan akan dikenakan PPh 23. Contohnya sewa mesin, sewa kendaraan, pembayaran jasa instalasi listrik.
  3. PPh Pasal 4 Ayat (2)
    PPh Pasal 4 Ayat (2) atau Final adalah pajak yang dikenakan kepada Badan dengan nilai peredaran bruto maksimal Rp4,8 Miliar. PPh Final harus dibayarkan saat penghasilan diterima. Hal ini dikarenakan untuk menyederhanakan proses dan mekanisme perpajakan serta mengurangi beban administrasi pajak, terutama bagi Wajib Pajak yang masih berkembang dan belum mampu menyelenggarakan pembukuan. Jenis Pajak ini akan dikenakan apabila BUMDes memiliki unit yang berbentuk PT, CV, dan sebagainya. Adapun tarif PPh Final untuk bisnis dengan omzet kurang dari Rp4,8 Miliar sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah 0,5%. Contohnya belanja sewa gedung dan jasa konstruksi.
  4. Pajak Pertambahan Nilai
    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam setiap proses produksi maupun distribusi. PPN dibebankan atas transaksi jual-beli barang atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pajak tersebut dibebankan kepada konsumen akhir. PKP hanya berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Dengan demikian, PPN bukan pajak yang dikenakan ke PKP, PKP hanya bertugas untuk memungut, menyetor, dan melaporkan, sedangkan yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir.

Demikian pembahasan dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada tim bumdes.id “Apakah BUMDes membayar pajak?” Semoga pembahan ini dapat memberikan jawaban bagi pengelola BUMDes terkait persoalan pajak BUMDes.

Sebagai informasi, dalam upaya mendirikan dan menjalankan BUMDes bukanlah suatu perkara yang mudah. Ada step by step yang harus dilalui, mulai dari Musyawarah Desa, terbitnya Peraturan Desa, membuat AD/ART, dan juga mengembangkan potensi atau masalah di desa menjadi peluang usaha BUMDes. Lantas, bagaimana agar BUMDes bisa survive dan berkembang sukses? Jawabannya adalah pengetahuan yang cukup mengenai seluk beluk seputar BUMDes, maka perlu mengadakan pendidikan dan kelas yang serius dan khusus.

Kami di Sekolah BUMDes memiliki program khusus untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDes dengan materi-materi yang sudah kami bagikan ke dalam beberapa kelas yang telah tersedia, yaitu:

Kelas BUMDes Sukses; 1. Kelas Peta Jalan Bumdes, 2. Kelas Tipologi dan Model Bisnis Bumdes (Seri Penguatan Manajemen Bumdes),  3. Kelas Pola Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Bumdes

Kelas Desa Mandiri; 1. Kelas Digital Marketing Desa, 2. Kelas Peningkatan Kapasitas BPD, 3. Kelas Calon Kepala Desa

Informasi Kelas Sekolah Bumdes Lebih lanjut dapat dibaca di: Kelas Sekolah Bumdes

Mau tahu lebih lanjut tentang program-program Sekolah BUMDes? Ayo kunjungi Sekolah BUMDes yang berada Jl. Nogotirto No. 15 B, Yogyakarta 55293, selain Kelas BUMDes Sukses dan Kelas Desa Mandiri, Sahabat BUMDes juga bisa melakukan kunjungan ke BUMDes-BUMDes terbaik di Jogjakarta bersama Bumdes ID sehingga bisa mengadopsi berbagai ilmu dari BUMDes-BUMDes tersebut dan transfer ilmu serta mampu menerapkannya di BUMDes masing-masing.Jika ada pertanyaan bisa hubungi: Telp/SMS/WA 0857 72 900 800 (Ayu), 0856 4319 0105 (Ari) atau 0857 0156 7676 (Ahmad).  (wanda/bumdes.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *