Tahap Pendirian BUMDes

Suasana Praktik Pemetaan Bentang Training of Trainers Pendampingan Bumdes

Bumdes.id Sahabat BUMDes seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program yang sejalan dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembentukan BUMDes sebagai sebuah badan usaha di tingkat desa harus mampu mengangkat potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Sehingga dalam upaya pendirian BUMDes harus mampu pula menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreativitas, menciptakan peluang usaha ekonomi produktif.

Badan Usaha Milik Desa juga hadir sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, sehingga harus mampu melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Hal ini dilakukan dengan menyediakan media yang dapat menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa.

Ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa (terutama kepala desa) sebagai komisaris BUMDes nantinya, dalam perencanaan mendirikan BUMDes. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipasi oleh seluruh komponen masyarakat desa.

Kendati demikian pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai percepatan ‘membantu’ desa dalam upaya pendirian BUMDes, dikarenakan kemampuan sumber daya manusia dan kompetensi masyarakat desa yang masih terbatas.

Apa saja tahapan dalam mendirikan BUMDes? Dalam studi yang dilakukan oleh tim Sekolah Bumdes bersama Bumdes.id setidaknya ada tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam upaya mendirikan BUMDes. Tahapan pendirian BUMDes yang dimaksud  adalah sebagai berikut:

Tahap 1 Pendirian BUMDes: Perencanaan dan Musyawarah
Dalam tahap 1 yaitu perencanaan, diperlukan adanya inisiasi untuk melakukan rapat atau pertemuan. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kesepakatan antar masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa atau rembuk desa.

Kepala Desa akan mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada didesa. Tujuan dalam pertemuan tahap 1 ini adalah merumuskan hal-hal berikut:

1. Nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes
2. Maksud dan tujuan pendirian BUMDes
3. Bentuk badan hukum BUMDes
4. Sumber permodalan BUMDes
5. Unit-Unit usaha BUMDes
6. Organisasi BUMDes
7. Pengawasan BUMDes
8. Pertanggungjawaban BUMDes
9. Jika dipandang perlu membentuk Panitia Ad-hoc perumusan
10. Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes.

Dalam tahap perencanaan dan musyawarah ini dimaksudkan untuk mendesain struktur organisasi BUMDes, bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultasi, dan pertanggungan jawab) antar personil atau pengelola BUMDes.

Tahap 2 Pendirian BUMDes: Perincian dan Pengesahan
Setelah tahap 1 selesai dilaksanakan, maka selanjutnya adalah melakukan perincian dan pengesahan dari hasil pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan Musyawarah Desa pada Tahap 1 oleh Panitia Ad-hoc, dengan menyusun dan pengajuan pengesahan terhadap hal-hal berikut:

1. Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku
2. Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes
3. Anggaran Dasar BUMDes
4. Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes
5. Tugas dan fungsi pengelola BUMDes
6. Aturan kerja sama dengan pihak lain
7. Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes

Pada tahap ke dua ini point-point yang dibahas juga sekaligus memperjelas kepada semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan kerja organisasi.

Oleh karena itu diperlukan untuk segera menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Lebih rinci, penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes sangat diperlukan untuk dapat memperjelas peran dari masing-masing pengurus BUMDes. Hal ini dimaksudkan agar tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak memiliki duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

Tahap 3 Pendirian BUMDes : Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes.
Ketika memasuki tahap 3, maka BUMDes sudah mulai siap untuk melakukan kegiatan organisasi dan unit usaha. Dalam tahap 3 ini, aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes,
2. Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes
3. Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes
4. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes
5. Penyusunan rencana kerja BUMDes.

Dalam tahap 3 ini, akan banyak pembahasan terkait menyusun bentuk aturan kerja sama dengan pihak ketiga, menyusun rencana usaha (business plan),melakukan proses rekruitmen dan sistem penggajian dan pengupahan.

Demikian 3 tahap dalam pendirian BUMDes. Semoga dapat memberikan gambaran bagi sahabat BUMDes sekalian yang saat ini sedang dan akan mendirikan BUMDes.

Infografik: Tahap Pendirian Bumdes

Mari bersama kita membangun desa menuju Desa Mandiri dengan BUMDes Sukses. Bagi sahabat BUMDes sekalian, jangan ragu untuk memulai, mari terus tingkatkan keterampilan dan kemampuan mengelola BUMDes.

Kami, bumdes.id dan Sekolah Bumdes, selalu terbuka untuk sahabat sekalian, sebagai upaya percepatan pembangunan desa, pengembangan BUMDes, sahabat sekalian dapat berkunjung ke Sekolah Bumdes. Kami juga memiliki berbagai program Kelas yang dapat menjadi upaya percepatan pembangunan dan pengembangan Desa dan Bumdes.

Mendirikan BUMDes bukanlah suatu perkara yang mudah. Ada step by step yang harus dilalui, mulai dari Musyawarah Desa, terbitnya Peraturan Desa, membuat AD/ART, dan juga mengembangkan potensi atau masalah di desa menjadi peluang usaha BUMDes. Lantas, bagaimana agar BUMDes bisa survive dan berkembang sukses? Jawabannya adalah pengetahuan yang cukup mengenai seluk beluk seputar BUMDes, maka perlu mengadakan pendidikan dan kelas yang serius dan khusus.

Kami di Sekolah BUMDes memiliki program khusus untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDes dengan materi-materi yang sudah kami bagikan ke dalam beberapa kelas yang telah tersedia, antara lain: 1. Kelas Peta Jalan Bumdes , 2. Kelas Tipologi dan Model Bisnis Bumdes (Seri Penguatan Manajemen Bumdes), 3. Kelas Pola Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Bumde. Informasi Lengkap Klik Kelas Sekolah Bumdes – Pendaftaran Training of Trainers Pendampingan Bumdes Angkatan 20

Bagi Anda, yang ingin belajar BUMDes, memerlukan pendidikan dan pelatihan BUMDes maka jawabannya adalah Sekolah Bumdes. Sekolah Bumdes adalah tempat belajar Bumdes secara paten dan menyenangkan. Kombinasi Teori, Simulasi, Praktik dan Kunjungan Lapangan. Belum lengkap belajar Bumdes kalau belum ke Sekolah Bumdes SMB Bumdes.id. Sekolah Bumdes berada di Jl. Nogotirto No.15 B, Area Sawah, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Silakan Anda berkunjung jika sedang berada di Jogja, Sekolah Bumdes selalu terbuka untuk Anda.

Informasi program selanjutnya dapat menghubungi nomor kontak: https://wa.me/6285772900800.
𝗕𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿 𝗕𝘂𝗺𝗱𝗲𝘀 𝗬𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝗕𝘂𝗺𝗱𝗲𝘀 – 𝗣𝘂𝘀𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗵𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗺𝗱𝗲𝘀. (Ariyanto/Bumdes.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *