Akuntan untuk BUMDes, Solusi Cepat BUMDes Sukses

Akuntan untuk BUMDes
Akuntan untuk BUMDes

Perlukah Akuntan untuk BUMDes? Semuanya pasti akan tergantung situasi dan kondisi dari setiap BUMDes. Ada yang memerlukan ada juga yang tidak.

Peningkatan jumlah BUMdes  di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan besarnya dana desa. Tak bisa dipungkiri setiap desa wajib memiliki BUMdes atau bisa disebut dengan istilah one village one company.

Hal ini adalah upaya untuk meningkatkan ekonomi desa dan pendapatan asli desa, sehingga desa bisa lebih mandiri dan berkembang.

Akan tetapi realitanya masih banyak sekali BUMdes  yang belum bisa menjawab dan mencapai tujuan tersebut karena masih sangat minimnya BUMDes yang belum memenuhi syarat BUMDes yang baik.

Tak dapat dipungkiri juga, pengelolaan keuangan yang baik juga sangat penting untuk menunjang kemajuan BUMDes mengingat modal awal yang dikucurkan berasal dari pemerintah pusat melalui dana desa.

Minimnya sumber daya manusia (SDM) desa yang memahami pengelolaan keuangan yang baik menyebabkan sulitnya mendapatkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang baik. Oleh karena itu perlunya menarik akuntan untuk kembali ke desa.

Lantas siapakah yang akan menjadi  akuntan tersebut?

Akuntan tersebut ialah generasi muda desa yang menuntut ilmu akuntansi di luar daerah. Generasi muda desa ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi pelopor kemajuan ekonomi desa dengan pengetahuannya serta jejaring social yang luas ketika di luar daerah. 

Namun, masalahnya generasi muda ini lebih memilih untuk mencari penghasilan di kota karena mereka beranggapan bahwa pengahsilan di desa tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonominya.

Oleh karena itu, sangat perlu kiranya untuk mengubah mindset tersebut agar generasi muda yang berasal dari desa bisa tertarik untuk kembali ke desanya. Guna menerapkan ilmu yang diterima dengan menjadi pelaku pengelola BUMDes sebagai roda ekonomi desa.

Harapan itupun harus didukung dengan  peraturan-peraturan desa seperti menentukan jumlah insentif yang diterima pengelola BUMDes terutama akuntan agar diberikan intensif yang sesuai.

Peraturan-peraturan tersebut diharapkan bisa menarik generasi muda untuk kembali ke desa dan memajukan desanya melalui hal-hal kecil, yaitu dengan menjamin laporan keuangan BUMDes agar sesuai dengan kaidah laporan keuangan yang baik dan benar.

Diharapkan dengan adanya akuntan untuk BUMDes ini akan semakin memperkuat harapan, bukan hal yang tidak mungkin BUMDes akan menjadi pilar ekonomi desa untuk menajawab aturan dalam pasal 3 permendesa PDTT no 4 tahun 2015 tentang tujuan pendirian BUMDes. [khatami/bumdes.id]

2 Komentar

    1. Lahirnya UU Desa No 6 Tahun 2014, keluarnya Permendes No. 4 Tahun 2015, adanya dana desa memang menganjurkan desa untuk membuat BUMDes. BUMDes didirikan dengan konsekuensi hrs ada proses bisnis d dalamnya. jika mengalami kegagalan bisa dilakukan evaluasi. Dianalisa yang bermasalah itu SDM-nya kah? Usahanya kah? klu sekira-kira tdk menemukan titik temu, alangkah baiknya BUMDes di non aktifkan terlebih dahulu. Karena permasalahan ini pasti datang dr klu tdk SDMnya ya usahanya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *