Diskusi Terbuka Refleksi 6 Tahun UU Desa : Outlook Bumdes dan Bumdes Bersama 2020

diskusi terbuka

Bumdes.id Tidak kita pungkiri masih banyak Bumdes yang mangkrak dan jalan di tempat. Upaya Kemendes PDTT dalam mendorong pendirian Bumdes di masing-masing desa patut diapresiasi. Pada awal tahun 2020 sudah berdiri lebih dari 46 ribu Bumdes atau lebih 61% dari total jumlah desa sudah memiliki Bumdes. Namun pada level unit usaha, masih banyak kendala yang dihadapi. Fakta di lapangan Bumdes masih kesulitan menjadi Agen LPG, agen Pupuk, penyalur BPNT, mendapat kredit dari Bank, sehingga pilihan usaha Bumdes sangat terbatas.

Sesuai instruksi Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengenai pengelolaan dana desa, perlu ada program Revitalisasi BUMDEs. Masalah ini perlu mendapat perhatian serius, dan bukan hanya menyangkut Kementerian Desa PDTT. Kementerian BUMN, Bank Indonesia, OJK, Kemenkum HAM, perlu terlibat untuk mendorong kebijakan yang memihak dan memberikan ruang bagi BUMDES.

Penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk Revitalisasi Bumdes harus dilakukan di level Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Lokal Desa itu sendiri.

Untuk itu kami pada Rabu 15 Januari 2020, Pukul 15.00 sd Selesai
di Sekolah Bumdes; Jln Nogitirto 15 B, Banyuraden, Gamping, Sleman. Kami mengajak pihak-pihak terkait untuk berkumpul, duduk bersama dan menyusun Resolusi Bumdes 2020, untuk penguatan dan percepatan tumbuh kembang Bumdes.

https://www.youtube.com/watch?v=Cgu4x63fzfU
Youtube Bumdes TV

Mencermati perkembangan terkini terkait Bumdes dan Bumdes bersama, ada beberapa yang perlu dijadikan catatan dan kita diskusikan.

  1. Tanggal 15 Januari merupakan hari pengesahan UU Desa. Momen ini patut diingat dan disyukuri karena menjadi titik kembalinya Kedaulatan dan Kemandirian Desa dalam mengelola wilayah, masyarakat dan potensi ekonominya.
  2. Setelah 6 tahun berlakunya UU Desa, patut dilakukan refleksi tentang apa yang telah diraih, dan apa yang masih perlu diperkuat.
  3. Untuk para penggerak, pelaku Bumdes di lapangan saat ini perlu dorongan motivasi dan arah kedepan, “Bagaimana Peran dan Peranan Bumdes (Outlook)”
  4. Menyambut arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas untuk revitalisasi Bumdes, kita menyambut baik. Ketika Presiden sudah bicara, maka masalah Bumdes akan jadi perhatian tidak hanya Kemendes PDTT, tetapi juga Lembaga dan Kementerian lain. .
  5. Tidak bisa dipungkiri, saat ini memang banyak bumdes yang mangkrak dan mati suri. Berdasarkan berbagai data yang dikumpulkan Bumdes yang maju hanya 637, yang tumbuh baru 4000 dan sisanya masih rintisan, jalan ditempat, mangkrak dan wafat. Artinya 93% dalam kondisi yang tidak baik.
  6. Penyebab utama Bumdes mangkrak adalah salah memilih jenis usaha. Kedua adalah tidak kompak antaran pengelola bumdes dengan kepala desa dan BPD, dan terakhir adalah skala kecil-kecil dan tidak konek dengan industri atau pasar.
  7. Perlu langkah segera, terukur, terkonsep, berkelanjutan dan terkendali untuk mengatasi masalah ini.
  8. Pelatihan dan pendampingan Bumdes tidak bisa lagi secara masal, gebyah uyah dan tidak berpola. Butuh Pelatihan dan pendampingan yang spesifik, sesuai kebutuhan, melibatkan para ahli dan berkelanjutan.
  9. Untuk itu kami mendorong segera diimplementasikan Program Nasional Inkubasi Bumdes.
  10. Program Inkubasi tersebut paling tidak menggunakan instrumen dan parameter yang telah diuji, melibatkan multi pihak (ABCGFM), memanfaatan teknologi digital, dan berkelanjutan.
  11. Kemendes PDTT juga perlu membangun komunikasi dan koordinasi lintas kementerian / Lembaga untuk mengatasi masalah
    a. Badan Hukum Bumdes yang masih belum jelas
    b. Bumdes belum bisa mengajukan kredit bank atas nama lembaga
    (pengajuan harus atas nama pribadi pengurus Bumdes)
    c. Bumdes masih kesulitan menjadi Agen LPG dan Pertamina (saat ini baru ada 500 Pertashop)
    d. Bumdes masih kesulitan jadi agen pupuk, karena diminta melengkapi SIUP, TDP dll
    e. Bumdes tidak bisa lagi jadi penyalur BPNT , harus e warong.
  12. Pada sisi lain, di tengah berbagai kendala, Bumdes telah mencatatkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Mayoritas Wisata Desa saat ini dikelola Bumdes (Ponggok, Pantai Pandawa, Breksi, Puri Mataram, Desa Tebara, Kemiren Banyuwangi, Taro Bali, dll).
  13. Total PADes yang disumbang Bumdes tahun 2019 telah mencapai 200 milyar ( angka yang tidak sedikit, mengingat yang jalan bumdes baru 10%).
  14. Bumdes yang sukses terbukti menyerap tenaga kerja (Pujon Kidul dan Desa Kutuh deklarasi pengangguran Nol Persen), meningkatkan inklusi sosial (melibatkan difabel dan kaum marjinal), meningkatkan partisipasi dan kerekatan masyarakat, meningkatkan inklusi keuangan (inklusi keuangan versi OJK dari 30% menjadi 52% ditotapang oleh adanya Bumdes), serta benefit-benefit lain.
  15. Namun patut disayangkan di awal tahun 2020, media dibombardir berita Desa Fiktif dan Bumdes Mangkrak. Perlu langkah nyata dan dukungan multi pihak, agar momentum 6 tahun UU Desa, bisa menjadi semangat baru untuk Revitalisasi Bumdes

Materi Diskusi Terbuka Refleksi 6 Tahun Undang Undang Desa

Bagi Anda yang ingin Mendowload Materi Diskusi dapat mendownload melalui Link Berikut: Download Materi Diskusi Terbuka

Bagi Anda, yang ingin belajar BUMDes, memerlukan pendidikan dan pelatihan BUMDes maka jawabannya adalah Sekolah Bumdes. Sekolah Bumdes adalah tempat belajar Bumdes secara paten dan menyenangkan. Kombinasi Teori, Simulasi, Praktik dan Kunjungan Lapangan. Belum lengkap belajar Bumdes kalau belum ke Sekolah Bumdes Bumdes.id. Sekolah Bumdes berada di Jl. Nogotirto No.15 B, Area Sawah, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Silakan Anda berkunjung jika sedang berada di Jogja, Sekolah Bumdes selalu terbuka untuk Anda.

Informasi program Kunjungan Sekolah Bumdes dapat menghubungi nomor kontak: https://wa.me/6285772900800. Belajar Bumdes Ya di Sekolah Bumdes – Pusat pendidikan dan Pelatihan Bumdes. (Ariyanto/Bumdes.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *