Jenis-Jenis Musyawarah Desa dan Fungsinya

Jenis-Jenis Musyawarah Desa dan Fungsinya
Jenis-Jenis Musyawarah Desa dan Fungsinya
Jenis-Jenis Musyawarah Desa dan Fungsinya

Bumdes.id – Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Pasal 19 Menjelaskan bahwa musyawarah desa yang berkaitan dengan BUM Desa terdiri dari dua jenis yaitu musyawarah desa tahunan dan musyawarah desa khusus. 

Musyawarah desa tahunan yang dilaksanakan paling sedikit memuat tentang pertanggungjawaban pelaksana operasional selama satu tahun buku menjalankan tugasnya sebagai direktur BUM Desa. 

Musyawarah desa tahunan ini diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Sedangkan Musyawarah desa khusus diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa. 

Musyawarah desa khusus diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional. Wewenang dari musyawarah desa khusus ini sama dengan musyawarah desa tahunan.

Musyawarah desa Khusus diselenggarakan berdasarkan usulan dari pemerintah desa, BPD, atau masyarakat desa. Jika usulannya berasal dari kepala desa atau BUM Desa maka usulan disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan melampirkan pertimbangan dari Penasehat dan Pengawas BUM Desa.  

Jika usulan berasal dari BPD maka usulan disampaikan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa. Jika usulan berasal dari Masyarakat Desa, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan diketahui oleh Kepala Desa serta harus memuat permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk diselenggarakannya Musyawarah Desa Khusus. 

Musyawarah Desa Khusus dapat diselenggarakan dalam rangka untuk membahas usulan penggantian pelaksana operasional sebelum berakhirnya masa jabatan yang disebabkan oleh:

  1. Penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana operasional dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain;
  2. Melakukan tindakan melawan hukum dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
  3. Melanggar norma sosial maupun kesusilaan yang dapat mempengaruhi nama baik BUM Desa termasuk namun tidak terbatas pada tindakan perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak dan perempuan serta perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara masif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *