Perbedaan Subjek dan Permodalan Bum Desa Berbadan Hukum dan Bumdes Sebagai Badan Usaha

Bumdes.id – Sejak pendiriannya disahkan, maka subyek hukum badan usaha berbadan hukum itu adalah dia sendiri sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum, dalam hal ini PT. Oleh karenanya, dia sendiri telah diakui sebagai badan hukum terpisah dari pendiri/pemegang saham.

Dalam hal operasional, badan usaha berbadan hukum diwakilkan oleh pengurus/direksi yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian dan anggaran dasar. 

Sedangkan, subyek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya, dengan demikian badan usaha tersebut bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri di luar pendiri/pengurus. 

Dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha tidak berbadan hukum diwakilkan oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus.

Badan usaha berbadan hukum ini mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak. 

Hak dan kewajiban ini seperti manusia pribadi, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain, sedangkan kewajibannya terkait dengan mengelola kekayaan yang dimilikinya itu. 

Konsekuensi hukumnya, pihak ketiga yang mempunyai perikatan/hubungan bisnis hanya dapat menuntut pendiri/atau pengurusnya, dan bukan badan usahanya selayaknya pada badan usaha berbadan hukum. 

Selain itu, badan usaha berbadan hukum dapat digugat dan menggugat artinya apabila terdapat kasus korupsi oleh pendiri/pengurus atau sebaliknya terdapat tindakan pihak lain yang merugikan badan usaha ini bisa diajukan ke pengadilan untuk dibuktikan kebenarannya di mata hukum pidana/perdata. 

Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat, akan tetapi dapat ditujukan kepada pendiri/pengurus aktif karena pendiri/pengurus aktif tersebutlah yang secara tidak langsung melakukan hubungan hukum;

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *