Polemik Perpres No 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022

Polemik Perpres No 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022
Polemik Perpres No 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022
Polemik Perpres No 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022

Bumdes.id – Pandemi Covid 19 masih menghantui Indonesia menyebabkan perekonomian terpuruk dalam 2 tahun terakhir. 

Pada tahun 2022 belum dapat dipastikan bahwa pandemi Covid 19  akan segera selesai maka dari itu pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022.  

Pada Peraturan Presiden  nomor 104 tahun 2021 pasal 3 menyebutkan bahwa rincian anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b terdiri atas rincian anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. 

Dana desa yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu ditentukan penggunaannya yang pertama perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Desa paling sedikit 40%. 

Kedua program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Ketiga dukungan pendanaan penanganan Coronavirus disease 2019 atau covid-19 paling sedikit 8% dari Alokasi Dana Desa setiap desa dan yang terakhir yakni program sektor prioritas lainnya. 

Dari rincian tersebut menjadi dasar untuk menyusun anggaran transfer ke daerah atau anggaran tiap desa untuk tahun 2022.

Hal ini tentunya menjadi polemik di masyarakat terutama kalangan kepala desa yang kemarin berangkat ke Jakarta untuk berdemo supaya pemerintah pusat merevisi Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun 2022 tersebut.  

Perlu diketahui pula bahwa pemerintah pusat tidak merevisi Perpres tersebut karena dirasa sudah sesuai dengan kondisi yang ada di desa. 

Kementerian PDTT menjelaskan bahwa alokasi dana perlindungan sosial atau disebut dengan BLT sebesar 40% disesuaikan dengan kondisi desa dan kebutuhan yang ada di desa. 

Sehingga dalam praktek pelaksanaannya tidak harus sebesar 40% karena kondisi di setiap desa berbeda satu sama lainnya. 

Lantas jika ada sisa dari dana tersebut oleh pemerintah desa dapat dialokasikan untuk penggunaan belanja lainnya. 

Selain itu juga bisa digunakan untuk modal BUM Desa atau pengembangan perekonomian desa melalui BUM Desa. 

Pengembangan usaha-usaha yang ada di masyarakat serta kebutuhan lainnya yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi covid 19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *