Status Badan Hukum BUM Desa Pasca UU No 11 Tahun 2020 dan PP 11 Tahun 2021

Peran Penting Karang Taruna Dalam Pengelolaan BUM Desa

Manfaat Utama Mengikuti Pelatihan Secara Online

Bumdes.id – Terbitnya kebijakan pemerintah terbaru terkait dengan BUMDes pada UU Cipta Kerja dengan aturan turunannya PP 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa merevisi substansi UU Desa, menimbulkan perbedaan definisi dan status BUMDes.

BUMDes pada UU Desa hanya berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum diatur dalam Pasal 1 UU Desa, yang kemudian berubah status menjadi badan usaha berbadan hukum setelah disahkannya UU Cipta Kerja dan PP terbaru tersebut. 

Lalu apa perbedaan badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum? Ini perlu ditekankan agar kita mengetahui relevansi pembagian 2 (dua) kelompok tersebut terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pendiri/pemegang saham.

Sebelum sampai situ perlu dijelaskan dahulu tentang kapan suatu badan usaha dapat dikatakan berbadan hukum? Syarat ini dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin. Namun tulisan ini akan lebih menyoroti peraturan perundang-undangan sebagai syarat badan usaha berbadan hukum. Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, ada 3 jenis badan hukum:

  1. Badan Hukum yang diadakan oleh Pemerintah (kekuasaan umum), contohnya pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, bank-bank yang didirikan oleh negara dan lain sebagainya.
  2. Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah (kekuasaan umum), contohnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi agama dan lain sebagainya.
  3. Badan Hukum dengan konstruksi keperdataan atau yang didirikan untuk maksud tertentu, contohnya perseroan terbatas, perkapalan, perkumpulan asuransi, dan sebagainya.

Dalam konteks pembahasan BUMDes ini merujuk pada badan hukum dengan konstruksi perdata, artinya bahwa BUMDes didirikan atas pernyataan resmi dari orang-perorangan salah satunya dapat berwujud PT (BUMDes masuk di dalam bagian kelima mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 7).

Catatan bahwa yang harus berbadan hukum adalah unit-unit usaha yang dapat dibentuk oleh BUMDes. Sebelumnya dalam ketentuan UU Desa unit usaha BUMDes didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tentang Pendirian BUMDes. 

Secara fungsional, dibentuknya PT memiliki tujuan tertentu yaitu PT dijalankan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana pemegang saham ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat atas nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Perubahan status BUMDes berbadan hukum tidak mengesampingkan definisi utama yaitu BUMDes sebagai lembaga atau institusi desa yang bersifat kolektif, berskala lokal desa dan kawasan perdesaan, dibahas pembentukannya melalui Musyawarah Desa (Musdes), dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) dan/atau Peraturan Desa Bersama (Perdesma) begitu juga penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Sumber wewenang bagi BUMDes sesuai apa yang sudah dijabarkan dalam Buku Peta Jalan BUMDes Sukses, diantaranya:

  1. BUMdes termasuk kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan secara atribusi, dalam Pasal 19 huruf b jo. Pasal 72 ayat (1) beserta penjelasan UU Desa; dan
  2. Kades berwenang menetapkan Perdes tentang pendirian BUMDes setelah disepakati melalui Musdes (Pasal 26 huruf d jo. Pasal 88 UU Desa). Wewenang Kades mencakup atribusi yang ditetapkan dalam UU Desa. Wewenang atribusi adalah: a) Wewenang yang ada pada jabatan; b) Diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *