Akselerasi Pengentasan Daerah Tertinggal Melalui BUMDes

Kunjungan peserta TOT ke Bumdes
Kunjungan peserta TOT ke Bumdes

Menyikapi Perpres No. 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2020-2024

Bumdes.id – Pada 10 Desember 2021 kemarin Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 105 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. 

Perpres ini merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2014 mengenai Pembangunan Daerah Tertinggal. 

Dokumen ini secara lebih detail mengatur rencana jangka menengah nasional yang bisa dijadikan acuan bagi pembangunan daerah.

Kedua payung hukum secara lebih luas memberikan mandat bagi stakeholder di tingkat nasional dan daerah untuk fokus pada strategi percepatan yang meliputi isu:
  • Kebijakan
  • Sasaran,
  • Strategis
  • Program-program strategis untuk mengentaskan daerah tertinggal.

Pada dokumen peraturan presiden juga dilampirkan daerah-daerah mana yang perlu melakukan percepatan pengentasan daerah tertinggal.

Baca Juga: Tips Mendirikan Unit Usaha Murah Meriah Bagi BUMDes: Membuka Loket Layanan PPOB

Secara lebih operasional beleid ini memberikan pedoman bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengambil strategi pengentasan daerah tertinggal melalui Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) yang berfokus pada hasil (outcome) dan juga dampak (impact) yang capaiannya dapat diukur. 

Salah satu program percepatan pengentasan daerah tertinggal yang dapat dilakukan pengambil kebijakan di provinsi dan kabupaten

melalui potensi-potensi di daerah dengan program-program pemerintah dan pihak swasta/ketiga. 

Salah satunya mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah-daerah tertinggal menjadi pemain utama mengentaskan ekonomi desa. 

Ketika ekonomi desa yang berada dalam sebuah kabupaten meningkat, maka secara otomatis indeks kesejahteraan di daerah tersebut akan meningkat. 

Peran BUMDes ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah pada khususnya serta Kementerian Desa PDTT yang memegang portofolio desa dan daerah tertinggal dalam satu atap yang sama.

BUMDes telah memiliki kewenangan yang luas dan strategis dari pemberian Peraturan Presiden No 11 Tahun 2021 mengenai legalitas status badan hukum khusus.

Serta Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 yang memberi kewenangan desa sebagai subyek hukum yang memiliki wewenang mengatur wilayahnya sendiri.

Peran penting BUMDes dapat dimaksimalkan pemerintah daerah dengan membantu desa-desa yang belum memiliki badan usaha untuk didirikan.

Selain itu jika sebuah desa sudah memiliki BUMDes, maka pemerintah daerah bisa mendorong fungsi BUMDes menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi desa. 

Fungsi ini dapat tercapai jika pemerintah daerah berkomitmen untuk mengembangkan desa dengan memberi dukungan baik material maupun nonmaterial.

Dukungan kepada desa-desa di wilayah tertinggal dapat dilakukan pemerintah daerah dengan mendukung:
  • Pengembangan infrastruktur,
  • Pengembangan sumber daya manusia
  • Menjadi pihak yang mempercepat komunikasi dari tataran kementerian sampai pada tingkatan terbawah di desa.

Komunikasi yang dimaksud selain soal kebijakan tetapi juga pendanaan (baik proses pengajuan, pencairan, konsultasi dan pengawasan yang banyak melibatkan multi-stakeholder). 

Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengawal turunnya dana desa.

Mengawal pencairan dana jaring pengaman sosial tepat sasaran hingga pro-aktif mengedukasi SDM-SDM desa-desa untuk melakukan perubahan dan adaptif terhadap perubahan itu sendiri. 

Nantinya jika pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki komitmen yang kuat untuk mengangkat ekonomi desa, salah satunya dengan mendirikan badan usaha di tiap-tiap desa. 

Maka peran pengungkit selanjutnya tinggal didorong kepada BUMDes-BUMDes di tiap desa. 

Pemerintah memberi dukungan baik dalam bentuk pendanaan, melatih SDM-SDM pengurus BUMDes melalui sekolah BUMDes.

Baca Juga: Kisah Pendampingan Desa Cepogo Pemenang Desa Brilian

Membantu merancang proyeksi usaha BUMDes dan mempertemukan BUMDes dengan pihak ketiga seperti sektor swasta yang memiliki pendanaan CSR atau menjadi business matching-hub bagi peningkatan skala usaha BUMDes.

Sejauh ini pengalaman-pengalaman pendampingan yang dilakukan oleh Bumdes.id kepada desa-desa dan ribuan BUMDes di Indonesia, komitmen dan kerjasama yang kuat dari pemerintah daerah dan desa merupakan poin penting suksesnya mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah. 

Faktor penting lainnya setelah komitmen adalah upskilling atau peningkatan kemampuan pengurus BUMDes.

Dalam mengelola organisasi/badan usaha serta kemampuan menata keuangan usaha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *