Apa itu BUMDes Bersama?

Apa itu BUMDes Bersama?
Apa itu BUMDes Bersama?
Apa itu BUMDes Bersama?

Bumdes.id – Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setidak-tidaknya telah diatur dalam peraturan hukum bernama Undang-Undang Desa. 

Kemudian secara lebih spesifik di dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. 

Bahkan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) 2020 yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi juga menyinggung mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021, secara garis besar diatur ketentuan cara mendirikan, cara mengatur pendirian, cara menata modal dan tentunya payung hukum yang diperlukan dalam mendirikan BUMDes. 

Bahkan dalam peraturan ini dijelaskan juga arah mencapai BUMDes yang memperoleh status badan hukum khusus, aturan ini diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes PDTT). 

Lalu apa sebenarnya BUMDes itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021? 

Nah, menurut peraturan ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dimiliki desa dan masyarakat desa, dimana semua harta kekayaannya menjadi milik masyarakat desa. 

Tentunya cara mendirikan BUMDes akan sangat berbeda dengan cara mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD Kabupaten) atau BUMN (Negara).

Jika BUMD merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh penyertaan modalnya dimiliki langsung oleh pemerintah kabupaten. 

Contoh-contoh BUMD atau biasa kita kenal dengan nama Perumda (Perusahaan Umum Daerah) adalah perusahaan air minum di daerah-daerah kabupaten dan provinsi. 

Sementara BUMN Nasional seluruh penyertaan modalnya dimiliki langsung oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN). 

Pada pengaturan BUMN pun diatur menggunakan aturan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sementara tatacara dan pengertian pendirian BUMDes akan berbeda dari BUMD dan BUMN. BUMDes bukanlah badan usaha yang seluruh modalnya dikuasai oleh pemerintah desa. 

Melainkan penyertaan modal dari masyarakat desa yang diatur dalam Musyawarah Desa. Inilah yang membedakan BUMDes dengan BUMD dan BUMN. 

BUMDes didirikan dengan menggunakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh perangkat desa serta masyarakat desa itu sendiri. 

Dari hasil musyawarah desa diputuskan penyertaan modal dan juga struktur organisasi kemudian disahkan dalam Peraturan Desa (Perdes).

Dari dua tata aturan ini maka secara sah BUMDes berdiri dan berkekuatan hukum tetap. 

Lalu, bagaimana dengan BUMDes Bersama? BUMDes bersama adalah BUMDes yang didirikan oleh dua atau lebih desa.

Jika BUMDes biasanya didirikan oleh satu desa, maka jika ada dua desa memiliki kepentingan usaha yang sama maka dapat mendirikan BUMDes Bersama. 

BUMDes bersama dapat didirikan antar desa misalnya jika ada usaha wisata yang melibatkan banyak desa. 

Atau adanya usaha atau aset peninggalan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan yang memerlukan pengelolaan antar desa. 

Lalu, bagaimana cara mendirikan BUMDes bersama antar desa agar terbentuk BUMDes Bersama yang sah dan legal secara hukum, sesuai aturan Pasal 73 PP 11 Tahun 2021 berikut caranya:
  1. Masing-masing desa mengadakan Musyawarah desa untuk mendiskusikan mengenai pembentukan BUMDes Bersama.
  2. Pada musyawarah desa tersebut disepakati beberapa hal terkait dengan penyertaan modal yang akan diberikan kepada BUMDes Bersama.
  3. Memutuskan delegasi yang akan dikirim ke Musyawarah Antar Desa, kesemuanya disahkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).
  4. Delegasi antar desa kemudian mengadakan Musyawarah Bersama Antar Desa untuk mendiskusikan pembentukan BUMDes Bersama.
  5. BUMDes Bersama dibentuk dan disahkan dengan Perdes Bersama Antar Desa.  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *