Alur dan Tatacara Membentuk BUMDes Bersama

Menteri Desa
Menteri Desa
Gus Menteri dokumen: instagram @halimiskandarnu

Berdasarkan dari hasil peninggalan aset dan kegiatan dana bergulir PNPM mandiri perdesaan

Bumdes.id – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menerbitkan surat khusus pelaksanaan pasal 73 pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. 

Pasal ini secara khusus mengatur pembentukan badan usaha milik desa bersama. 

Artinya ada beberapa badan usaha milik desa yang dapat dibentuk oleh desa sendiri atau bersama dengan desa-desa lain.

Surat Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar no 372/PRI.02/II/2022 yang diteken tanggal 11 Februari 2022 kemarin. 

Surat ini secara khusus menyoroti pembentukan BUMDes Bersama.

Berdasarkan dari hasil penyertaan modal aset dan kegiatan peninggalan Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. 

Program ini dahulunya telah lebih dulu ada daripada munculnya PP 11 Tahun 2021, sehingga hasil dari dana bergulir PNPM Mandiri berupa terbentuknya aset-aset berupa kantor, unit-unit usaha dan bahkan kegiatan.

Sehingga surat ini secara khusus mengatur mengenai aset atau kegiatan eks dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan secara resmi akan dialihkan menjadi penyertaan modal bagi berdirinya BUMDes Bersama antar desa.

Menteri Desa PDTT secara khusus menyampaikan bahwa aset-aset dana bergulir PNPM yang berada dalam satu kecamatan menjadi milik desa-desa dalam kecamatan tersebut.

Lalu akan dialihkan menjadi penyertaan modal BUMDes Bersama, dengan artian penyertaan modal ini berarti penyertaan modal dari masyarakat desa tersebut.

Lantas bagaimana cara menyusun dan mendirikan BUMDes Bersama dari hasil aset-aset dan harta peninggalan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan? 

Surat tersebut menjelaskan secara teknis sebagai berikut dimulai dari proses persiapan:
  1. Unit pengelola dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan menyusun inventaris aset dan daftar kegiatan serta seluruh penerima manfaatnya.
  2. Unit pengelola eks dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan kemudian menyampaikan hasil pendataan kepada bupati/walikota untuk direvie atau ditelaah oleh tim dari inspektorat kabupaten atau kota.
  3. Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa lalu mengumpulkan camat, pengelola unit usaha eks dana bergulir dan penerima manfaat untuk mendapat hasil penjelasan dari inspektorat kabupaten atau kota.
Selanjutnya pada proses pelaksanaan dapat diatur sebagai berikut:
  1. Kepala desa dan warga desa melaksanakan musyawarah desa untuk membahas pendirian BUMDes Bersama, membahas persetujuan penyertaan modal eks aset dana bergulir ke dalam BUMDes Bersama, 
  2. Musdes juga membentuk surat mandat dari pengelola eks dana bergulir kepada kepala desa untuk membentuk BUMDes Bersama.
  3. Serta surat mandat kepada delegasi desa untuk menghadiri musyawarah antar desa yang akan menjadi forum pendirian BUMDes Bersama. 
Selanjutnya setelah pelaksanaan musyawarah desa, disusul musyawarah antar desa yang berisi:
  1. Membahas peraturan bersama antar kepala desa dalam membentuk BUMDes Bersama dari aset atau harta eks dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan. 
  2. Pembentukan peraturan bersama antara kepala desa mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes Bersama.
  3. Kesepakatan pembubaran badan hukum aset atau kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan, jika sudah dibentuk badan hukum.
  4. Musdes antar desa ini bisa dilakukan jika sudah ada hasil telaah dari inspektorat kabupaten atau kota. Sehingga perlu diperhatikan dengan baik menunggu lampu hijau dari inspektorat.
Apabila masih ada pertanyaan dapat menghubungi pejabat Kementerian Desa PDTT sebagai berikut:
  1. Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Pengembangaan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa PDTT: 081219463398
  2. Ahmad Rabo, Koordinator Fasilitasi Pengembangan Desa PDTT: 081382555303
  3. Nasirudin, Koordinator Fasilitasi Badan Pengelola Kawasan: 08121203403. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *