Instruksi Terbaru! Penggunaan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM

Bumdes.id – Penggunaan dana bergulir eks PNPM menjadi salah satu persoalan yang cukup penting dan menjadi pembahasan pemerintah, pegiat desa hingga pengurus BUMDes. 

Terutama setelah diterbitkannya PP 11 Tahun 2021 mengenai BUMDes.

Salah satunya adalah aset atau harta peninggalan program PNPM. 

PNPM atau biasa disebut sebagai program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat, program ini awal mulanya berupa dana bergulir.

Berasal dari pemerintah khusus untuk mengakselerasi pembangunan di kawasan perdesaan. 

Baca Juga: 3 Alasan Penting RUU BUMDes Tidak Disahkan DPR RI

Khusus untuk wilayah desa PNPM sendiri disebut PNPM Mandiri Perdesaan karena digunakan untuk mengintervensi program-program pembangunan desa baik berupa fisik maupun non fisik.

Nah, persoalan selanjutnya setelah program ini selesai adalah adanya aset fisik yang telah terbangun. 

Misalnya dengan adanya bentuk bangunan berupa kantor, unit-unit usaha maupun non-material lainnya yang dikelola bersama lintas desa. 

Sehingga ketika turunnya PP 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa, maka memerlukan instruksi teknis dalam mengelola aset-aset peninggalan PNPM Mandiri Perdesaan. 

Masalah ini cukup panjang dibahas pengurus BUMDes dan pegiat desa mengingat PNPM Mandiri perdesaan biasanya dikerjakan lintas institusi dan lintas desa. 

Sehingga untuk menjawab persoalan ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), mengeluarkan surat petunjuk teknis pelaksanaan PP 11 Tahun 2021 khususnya pada pasal 73 mengenai pengelolaan aset-aset peninggalan program PNPM Mandiri Perdesaan.

Baca Juga: 4 Faktor Pentingnya SAAB Bagi Perkembangan BUMDes

Petunjuk teknis ini diperlukan agar BUMDes-BUMDes dan desa yang mewarisi aset PNPM Mandiri Perdesaan memiliki payung hukum secara legal untuk mengelola. 

Payung hukum ini ditandatangani Menteri Desa Per 11 Februari 2022 dengan isinya mengatur desa-desa untuk mengelola aset peninggalan PNPM menjadi:

  1. Pengelolaan kegiatan Dana Bergulir Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi BUMDes Bersama. Ini artinya desa-desa yang terlibat dalam kegiatan Dana Bergulir Masyarakat PNPM Mandiri lintas desa harus mengadakan musyawarah antara desa untuk membentuk BUMDes Bersama.
  2. Seluruh kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan yang telah disebutkan sebelumnya, atau saat ini berjalan wajib merujuk pada payung hukum PP 11 Tahun 2021. Itu artinya pembentukan BUMDes bersama juga wajib mentaati seluruh ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut, seperti adanya musyawarah antar desa dan peraturan antar desa sebagai proses legal berdirinya BUMDes bersama.
  3. Jika keseluruhan aset atau harta Dana Bergulir PNPM Mandiri perdesaan tersebut terdapat dalam satu kecamatan, maka menjadi harta desa dalam satu kecamatan tersebut dan wajib dialihkan untuk menjadi penyertaan modal berdirinya BUMDes bersama. Pada poin ini lebih jelas mengatur bawah aset-aset bekas Dana Bergulir akan dialihkan menjadi modal awal berdirinya BUMDes Bersama.
  4. Itu artinya jika menerangkan pada nomor tiga, seluruh aset dana bergulir berada dalam satu kecamatan menjadi milik desa-desa dalam kecamatan dan menjadi penyertaan modal masyarakat desa tersebut ke dalam BUMDes Bersama. 
  5. Lalu bagaimana cara membentuk BUMDes Bersama yang modalnya diawali dari bekas aset Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan? Maka cukup mengikuti petunjuk dari Peraturan Menteri Desa PDTT No. 15 Tahun 2021 mengenai tata cara pembentukan pengelolaan eks dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDes Bersama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *