Beda Sikap! Beberapa Fraksi DPR RI Terkait RUU BUMDes dan Jalan Tengahnya

Beda Sikap! Beberapa Fraksi DPR RI Terkait RUU BUMDes dan Jalan Tengahnya
Beda Sikap! Beberapa Fraksi DPR RI Terkait RUU BUMDes dan Jalan Tengahnya
Beda Sikap! Beberapa Fraksi DPR RI Terkait RUU BUMDes dan Jalan Tengahnya

Bumdes.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai legislatif memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Desa.

Keputusan terkait dengan RUU BUMDES ini diambil pada Januari 2022 awal tahun ini. 

Rancangan peraturan hukum ini sendiri dokumen naskah akademiknya sempat beredar di kalangan pegiat dan pengurus BUMDes se-Indonesia.

Selain itu rancangan ini juga telah digadang-gadang menjadi angin segar untuk menumbuhkembangkan BUMDes menjadi lebih besar.

Bahkan beberapa kalangan menggelar diskusi khusus mengenai munculnya naskah akademik RUU BUMDes yang memerlukan masukan dari berbagai pihak. 

Baca Juga: 4 Faktor Pentingnya SAAB Bagi Perkembangan BUMDes

Pemangku kepentingan di sektor akademisi (academician), bisnis (business), pemerintah (government), lembaga keuangan (financial institution) dan media (mass media) menyambut baik diskusi ini untuk memperkuat BUMDes menjadi tonggak pemercepat ekonomi desa.

Namun keputusan di parlemen ternyata lebih dinamis, beberapa pekan terakhir pada rapat bersama DPR-RI dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU BUMDes. 

Keputusan ini memicu banyak perdebatan dan juga pro-kontra dari beberapa fraksi-fraksi di DPR RI.

Mayoritas fraksi menyetujui untuk menghentikan alias tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMDes. 

sementara terdapat dua fraksi yang menolak penghentian dan meminta pembahasan beleid tentang BUMDes ini terus dilanjutkan. 

Perbedaan pendapat ini kemudian dilanjutkan dalam rapat kerja antara PUU DPD RI yang mewakili DPD RI dengan fraksi-fraksi di DPR dalam seminggu sehingga dihasilkan kesepakatan seluruh fraksi setuju menghentikan pembahasan. 

Menariknya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMDes ini tidak lahir dari pemerintah maupun DPR-RI, melainkan dari kamar parlemen bernama DPD RI. 

Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI merupakan kamar parlemen wakil rakyat yang berisi anggota-anggota utusan daerah dari seluruh provinsi di Indonesia. 

Baca Juga: Ketahui Enam Sasaran BLT Dana Desa Sesuai Arahan Presiden 

Setiap provinsi memiliki wakil rakyat sesuai dengan jumlah proporsi banyaknya masyarakat di daerah tersebut, bisa terdiri atas 4 orang hingga 7 orang dalam satu provinsi. 

DPD RI merupakan bagian dari sistem legislasi nasional yang memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang ke dalam sistem rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi wakil rakyat dari unsur partai politik. 

DPD RI sendiri mengajukan usulan rancangan undang-undang BUMDes untuk memperkuat kelembagaan BUMDes serta menjadikan BUMDes lebih mandiri, kuat dan mampu menjadi lembaga agregator di tingkat desa. 

Mengingat anggota-anggota DPD RI adalah utusan daerah yang mewakili seluruh provinsi dari provinsi dengan indeks kemakmuran tertinggi maupun provinsi dengan indeks kemiskinan tertinggi. 

Sehingga rancangan ini diajukan agar parlemen Republik Indonesia memiliki payung hukum sendiri dalam memperkuat badan usaha milik desa di tingkat lokal. 

Berhentinya pembahasan RUU BUMDes usulan DPD RI tidak lantas menghentikan proses memandirikan BUMDes. 

Pada rapat bersama DPD RI, DPR RI dan Kemendes PDTT disepakati bahwa penghentian ini karena sudah ada dua payung hukum terkait BUMDes. 

Payung hukum pertama adalah Undang-Undang Desa kemudian disusul Undang-Undang Cipta Kerja. 

Selain itu juga terdapat peraturan turunan yang mengatur secara spesifik seperti peraturan pemerintah dan juga peraturan menteri desa yang mengatur mengenai badan usaha milik desa. 

Sementara Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa terkait dengan kemandirian BUMDes secara lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. 

Menteri Desa juga berkomitmen memperkuat peran BUMDes dalam peraturan-peraturan selanjutnya, atau memperbaharui dari peraturan yang telah ada sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *