Tips Mendirikan Unit Usaha Murah Meriah Bagi BUMDes: Membuka Loket Layanan PPOB

Tips Mendirikan Unit Usaha Murah Meriah Bagi BUMDes: Membuka Loket Layanan PPOB
Tips Mendirikan Unit Usaha Murah Meriah Bagi BUMDes: Membuka Loket Layanan PPOB
Tips Mendirikan Unit Usaha Murah Meriah Bagi BUMDes: Membuka Loket Layanan PPOB

Bumdes.id – Salah satu persoalan mendasar yang sering ditemui pengurus badan usaha milik desa (BUMDes) adalah kesulitan memetakan potensi usaha. 

Persoalan ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

  1. Karena kurangnya pemahaman dalam manajemen pengelolaan BUMDes,
  2. Mengolah rencana bisnis BUMDes
  3. Maupun mengidentifikasi potensi peluang yang ada di desanya.

Identifikasi potensi peluang usaha bagi BUMDes dapat dimulai dengan melakukan pemetaan bentang alam maupun potensi sektor-sektor unggulan desa. 

Selain itu memetakan potensi kebutuhan warga desa juga dapat menjadi solusi sederhana dalam membuka unit usaha BUMDes paling kecil.

Salah satunya dengan membuka loket layanan PPOB (Payment Point Online Bank) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai loket pembayaran online. 

Sebenarnya tidak hanya PPOB saja yang bisa dijadikan contoh unit usaha BUMDes, ini sangat tergantung pada beberapa potensi berikut ini:
  • Potensi kebutuhan warga desa.
  • Juga Potensi bentang alam maupun.
  • Maupun Potensi ekosistem usaha yang bisa dikembangkan.

Pembukaan layanan loket PPOB dapat dilakukan jika pengurus BUMDes mampu mendata potensi kebutuhan warga desa di bidang pembayaran online meliputi transaksi pembayaran pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, retribusi daerah, pembelian pulsa, token listrik.

Pembayaran BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan, pembayaran telepon, meteran listrik dan bahkan tarik tunai sampai transfer uang dapat dilayani melalui PPOB.

Lalu apa saja yang perlu disiapkan untuk membuka loket layanan PPOB bagi BUMDes yang baru merintis usahanya:
  1. Menyiapkan lokasi: lokasi ini tidak perlu menyewa yang baru, pengurus BUMDes dapat memanfaatkan kantor balai desa, salah satu ruangan di rumah RT/RW atau bahkan di rumah-rumah warga. Selain itu jika sudah ada unit usaha yang berkembang, layanan PPOB dapat ditambahkan. Misalnya jika BUMDes sudah memiliki unit usaha pegadaian dan jasa simpan pinjam, maka tinggal menambahkan layanan PPOB.
  2. Menyiapkan perangkat elektronik, bisa berupa komputer maupun handphone. Serta bisa ditambah printer bluetooth kecil yang nantinya akan mencetak struk transaksi. Pemerintah Desa juga dapat mendukung penyediaan akses internet secara standar melalui PT. Telkom.
  3. Menghubungi mitra layanan. Pengurus BUMDes dapat membuka layanan PPOB melalui aplikasi Laku Pandai bank-bank BUMN seperti BRI (BRILink), BNI, Mandiri atau PT Pos Indonesia melalui aplikasi Pospay. Jika tidak memungkinkan, BUMDes dapat bekerjasama dengan perusahaan swasta yang memiliki layanan PPOB. 
  4. Proses selanjutnya adalah menentukan margin keuntungan dari tiap transaksi, menghitung proyeksi analisis usaha, serta kemudian menyiapkan petugas yang akan menjaga loket sesuai jadwal. Pastikan petugas memahami prosedur teknis loket PPOB termasuk jika ada gangguan listrik atau internet.

Pembukaan loket PPOB ini dapat dikatakan hanya membutuhkan modal kecil, sehingga menjadi salah satu potensi usaha yang bisa dibuka oleh setiap BUMDes di Indonesia. 

Banyak desa-desa dan BUMDes yang pernah didampingi oleh Bumdes.id bahkan kemudian mengembangkan atau menyatukan layanan loket PPOB dengan jenis usaha lain.

Misalnya setelah membuka loket PPOB, BUMDes dapat membuka Rumah Pangan Kita (RPK) Grosir dengan Bulog. 

Dua jenis usaha ini dapat dibuka di ruangan yang sama dan dilakukan dalam waktu yang sama. Bahkan beberapa BUMDes mampu menyatukan menjadi tiga jenis usaha dalam waktu dan ruang yang bersamaan. 

Seperti menjadikan ruangan balai desa sebagai unit simpan pinjam, loket PPOB dan Toko Grosir RPK Bulog. 

Potensi-potensi sederhana ini seharusnya bisa ditangkap secara cepat oleh pengurus BUMDes, mengingat saat ini banyak warga desa sudah perlahan-lahan beralih ke transaksi digital. 

Peralihan ini dapat ditangkap sebagai peluang pendapatan bagi BUMDes. Bayangkan saja, jika dalam satu desa terdapat 50 kepala keluarga yang rutin membeli token listrik di PPOB BUMDes, setiap transaksi pembelian mendapat untung Rp2.000.

Maka dalam satu bulan akan mendapat keuntungan Rp100.000. Ini baru hitung-hitungan kasar untuk transaksi token listrik, belum pulsa, belum BPJS dan belum yang lain-lain.   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *