Bito Wikantosa, Staf Ahli Kemendes Bicara BUMDes Merancang Ketahanan Pangan

Bito Wikantosa, Staf Ahli Kemendes Bicara BUMDes Merancang Ketahanan Pangan
Bito Wikantosa, Staf Ahli Kemendes Bicara BUMDes Merancang Ketahanan Pangan
Bito Wikantosa, Staf Ahli Kemendes Bicara BUMDes Merancang Ketahanan Pangan

Bumdes.id – Kehadiran Perpres No 104 tahun 2021 yang mengatur mengenai ketahanan pangan desa dengan dukungan alokasi dana desa mencapai 20 persen mendapat banyak polemik. 

Salah satunya mengenai besaran porsi dana desa yang digunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 40 persen kemudian porsi ketahanan pangan sebesar 20 persen.

Besaran porsi seperlima dari keseluruhan dana desa yang dikucurkan pemerintah ke desa mendapat banyak penolakan dari perangkat desa. 

Bumdes.id sebagai aggregator dan komunitas BUMDes terbesar di Indonesia kemudian mengundang Staf Ahli Kementerian Desa PDTT Bito Wikantosa untuk berbicara secara khusus mengenai alokasi dana desa dalam ketahanan pangan.

Bito Wikantosa berbicara dalam webinar “Strategi Ketahanan Pangan di Era New Normal” yang diselenggarakan Bumdes.id.

Acara webinar ini dilaksanakan pada selasa, 15 Maret 2022 diikuti ratusan peserta dari pengurus BUMDes, anggota BPD hingga perangkat desa seluruh Indonesia.

Bito menyoroti rentannya ketahanan pangan di Indonesia, terutama di desa-desa yang selama pandemi mengalami pukulan ekonomi yang cukup dalam. 

Sehingga cukup realistis ketika pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa PDTT melakukan refocusing anggaran dana desa. 

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga melakukan hal yang sama dalam menanggulangi pandemi covid dengan refocusing anggaran besar-besaran. 

Sementara terkait dengan kerentanan pangan di desa pasca pandemi (new normal) menjadi perhatian khusus Kementerian Desa PDTT, sehingga perlu dilakukan peraturan khusus yang mengatur penyelesaian solusi masalah kerawanan pangan. 

Peraturan khusus ini menyangkut strategi intervensi pemerintah dalam sektor ketahanan pangan di desa antara lain mencakup bantuan langsung tunai yang diberikan secara langsung. 

Sementara intervensi lainnya dalam bentuk intervensi tidak langsung yang terdiri atas: 

  1. Subsidi intervensi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan hewani dan nabati.
  2. Mendukung pengembangan inovasi teknologi pertanian yang berhubungan dengan ketahanan pangan.
  3. Penciptaan lapangan kerja yang berbasis padat karya sehingga menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya di desa.
  4. Mengembangkan ekonomi pertanian yang bertumpu pada peran BUM Desa. 

Peran BUM Desa dapat dioptimalkan sesuai dengan peraturan hukum dalam pembentukan BUM Desa. 

Serta dapat digunakan sebagai sasaran mencapai target SDGs Desa di bidang sumber daya manusia hingga pangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *