Dasar Hukum Struktur Anggaran Dasar BUM Desa

Dasar Hukum Struktur Anggaran Dasar BUM Desa

Dasar Hukum Struktur Anggaran Dasar BUM Desa

Bumdes.id – Berikut merupakan dasar hukum struktur anggaran dasar BUM Desa berdasarkan peraturan terbaru. 

Struktur anggaran dasar BUM Desa sering kali dibahas saat proses pendirian dalam musyawarah desa. 

Tidak hanya itu struktur anggaran dasar BUM Desa juga harus tercantum dalam peraturan desa (perdes)

Proses pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tidak bisa dipisahkan dari musyawarah desa (musdes) dan juga peraturan desa (perdes). 

Baca Juga: Gratis! Halo BUMDes Layanan Konsultasi Bumdes.id

Kedua cara ini perlu dilalui dalam melahirkan anggaran dasar BUM Desa sebagai peletak status badan hukum BUM Desa.

Ketentuan anggaran dasar tidak bisa dipisahkan dari musyawarah desa dan juga peraturan desa. Ketiganya saling terkait, bersifat wajib dan tidak bisa dipisahkan. 

Karena merupakan satu kesatuan dalam memberikan asas legalitas pendirian BUM Desa dan memberi status badan hukum khusus. 

Tahapan dan ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 mengenai BUM Desa. 

Dimulai dari ketentuan musyawarah desa, membentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa lalu kemudian disahkan menjadi peraturan desa. 

Posisi hukum anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa ini setara dengan ketentuan pendirian anggaran dasar organisasi maupun akta notaris perusahaan.

Nantinya anggaran dasar dan persyaratan administrasi BUM Desa seperti peraturan desa dan susunan pengurus BUM Desa akan disahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sertifikat badan hukum.

Struktur anggaran dasar BUM Desa juga diatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. 

Kebijaksanaan ini mengatur bahwa anggaran dasar merupakan aturan pokok yang mengatur urutan kelembagaan dan pekerjaan BUM Desa yang tidak bisa dipisahkan dari musyawarah desa dan peraturan desa. Jadi, ketika mendirikan BUM Desa, tiga tahapan ini harus dilalui terlebih dahulu. 

Selanjutnya, peraturan ini juga mengatur anggaran dasar jika lebih dari satu desa membentuk BUM Desa bersama, maka perlu dibentuk anggaran dasar BUM Desa Bersama melalui musyawarah antara desa dan peraturan antar kepala desa. 

Baca Juga: Pentingnya Rencana Keuangan Bagi BUM Desa

Pada BAB 3 PP 11 Tahun 2021 diatur secara detail bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga merupakan satu kesatuan. Anggaran dasar dibahas dalam musyawarah desa dan kemudian disahkan dalam peraturan desa.

Susunan anggaran dasar BUM Desa yang wajib ada terdiri atas:

  1. Nama
  2. Tempat kedudukan
  3. Maksud dan tujuan pendirian
  4. Modal
  5. Jenis usaha di bidang ekonomi atau umum
  6. Nama, jumlah dan susunan dewan penasehat, dewan pengawas dan pengurus BUM Desa.
  7. Hak, kewajiban, wewenang, tanggung jawab serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan penasehat, dewan pengawas dan pengurus BUM Desa.
  8. Ketentuan prinsip tata cara pembagian dan penggunaan hasil usaha (keuntungan BUM Desa). 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *