Posisi Musyawarah Desa dalam Pendirian BUMDes

Posisi Musyawarah Desa dalam Pendirian BUMDes
Posisi Musyawarah Desa dalam Pendirian BUMDes
Posisi Musyawarah Desa dalam Pendirian BUMDes
Bumdes.id – Berikut merupakan penejelasan posisi musyawarah desa dalam pendirian Bumdes berdasarkan peraturan dan pakar BUMDes di Indonesia.

Banyak pihak masih menafsirkan bahwa musyawarah desa hanya sekedar acara kumpul-kumpul semata. 

Padahal posisi musyawarah desa dalam pendirian BUMDes maupun ketika desa-desa secara bersama-sama mendirikan BUMDes Bersama memiliki posisi yang sakral. 

Pertama, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar selalu menyampaikan bahwa posisi musyawarah desa dalam ketatanegaraan desa memiliki aspek legalitas yang tinggi. 

Terutama dalam mendirikan BUMDes, menyusun dan menata rencana strategis konsolidasi usaha-usaha di desa dalam satu periode mendatang. 

Kedua, posisi musyawarah desa (musdes) disinggung dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.

Baca Juga: Bumdes.id Adakan Pendampingan Offline Pertama Desa Sanggrahan Canangkan Ekowisata Edukasi (Part 1)

Yakni sebagai forum tertinggi yang mengesahkan pendirian BUMDes dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). 

Penyebutan musdes dan perdes dalam Peraturan Pemerintah ini membuktikan bahwa posisi musdes memiliki aspek legalitas yang cukup tinggi. 

Ketiga, Musyawarah desa merupakan forum implementasi musyawarah mufakat pancasila dalam kehidupan dan ketatanegaraan desa. 

Pada saat penyelenggaraan musyawarah desa, seluruh anggota masyarakat berhak hadir, baik dari unsur pemuda (karang taruna), ibu-ibu pkk, BPD, muspida desa hingga masyarakat umum di desa tersebut. 

Keempat, forum tertinggi yang disebut musyawarah desa ini menjadi sarana mengatur rencana strategi desa serta pendirian BUMDes. 

Selanjutnya ketika sudah diterbitkan dalam peraturan desa, maka BUMDes secara resmi berstatus badan hukum.

Langkah selanjutnya adalah melakukan register (pendaftaran) status badan hukum BUMDes melalui aturan kemendesa.

Kelima, proses pendaftaran status badan hukum BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa. 

Anda bisa menghubungi Bumdes.id melalui kontak untuk mendapatkan bantuan mendaftarkan badan hukum BUMDes kemendesa. 

Nantinya BUMDes setelah diverifikasi Kemendes dan mendapat sertifikat Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk berkembang. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa posisi musyawarah desa dalam pendirian BUMDes sangat penting, serta memiliki aspek legalitas yang tinggi.

Jadi musyawarah desa bukanlah ajang kumpul-kumpul semata. Memang kehadiran di musdes biasanya diawali dari kumpul-kumpul dan diawali dengan aturan-aturan rapat seperti biasanya. 

Namun, satu hal yang mesti diperhatikan adalah musyawarah desa memiliki kedudukan yang berbeda dengan rapat-rapat desa pada umumnya.

Baca Juga: Apa itu Program RPL Kemendes Bagi Pengurus BUMDes?

Secara filosofis kedudukan Musyawarah Desa sama tingginya dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam badan hukum koperasi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam badan hukum Perseroan Terbatas. 

Inilah mengapa Menteri Desa PDTT selalu menyampaikan bahwa musdes memiliki aspek legal yang tinggi dalam kedudukan ketatanegaraan desa. 

Musdes mengawali pemberian kedudukan badan hukum BUMDes, serta mengawali penyertaan modal dari aset desa maupun penyertaan modal dari masyarakat desa. 

Sehingga BUMDes bukanlah badan usaha yang dimiliki pemerintah desa.

Melainkan BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa (dalam artian kesatuan desa isinya masyarakat desa, pemerintah desa dan subyek-subyek hukum lainnya). 

Menurut Founder Bumdes.id, Rudy Suryanto, M.Acc., Ph.D kesatuan hukum desa sebagai sebuah wilayah tersendiri telah mendapat payung hukum sendiri. 

Jadi, desa adalah kesatuan wilayah yang memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri. 

Menurut Rudy Suryanto, asas kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014, asas ini merubah asas sebelumnya dalam Undang-Undang Pemerintahan Dalam Negeri yang mengatur bahwa desa menjadi bagian dari kabupaten. 

Sehingga ketika UU Desa hadir, asasnya berubah. Pemerintah mengakui desa sebagai kesatuan adat (asas rekognisi) serta desa diakui sebagai wilayah yang bisa mengatur dirinya sendiri. 

Kini ketika menyebut desa, maka desa adalah subyek hukum tersendiri yang memiliki kewenangan dalam mengatur wilayahnya, mengatur aturan hukum tersendiri yang berbeda dari pemerintah kabupaten. 

Nah, di dalam subyek hukum desa inilah Musyawarah desa menjadi aspek legalitas dalam mendirikan badan hukum bernama BUMDes.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *