Struktur Organisasi Pengelola BUMDes, Dimana Letak Kepala Desa?

Struktur Organisasi Pengelola BUMDes, Dimana Letak Kepala Desa?
Struktur Organisasi Pengelola BUMDes, Dimana Letak Kepala Desa?
Struktur Organisasi Pengelola BUMDes, Dimana Letak Kepala Desa?

Bumdes.id – Berikut merupakan struktur organisasi pengelola BUMDes berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Struktur organisasi BUMDes dapat dijelaskan dalam tiga struktur:
  1. Penasehat BUMDes
  2. Pengawas BUMDes
  3. Pelaksana Operasional BUMDes.

Secara otomatis (ex-officio) kepala desa langsung duduk sebagai penasehat BUMDes.

Lebih jelasnya terkait dengan organisasi pengelola BUMDes bisa simak uraian berikut ini.  

Baca Juga: Bumdes.id Adakan Pendampingan Offline Pertama Desa Sanggrahan Canangkan Ekowisata Edukasi (Part 1)

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. 

Peraturan ini juga yang menegaskan mengenai asas legalitas musyawarah desa (musdes) yang menjadi forum tertinggi pendirian, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Kemudian selanjutnya aturan-aturan yang telah disepakati dalam musyawarah desa mengenai pendirian BUMDes, termasuk menyertakan aset desa yang sudah dipisah untuk menjadi modal awal BUMDes. 

Maka perlu disahkan dalam sebuah peraturan desa yang lebih akrab disebut dengan perdes. 

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam musyawarah desa (musdes) pendirian BUMDes adalah penyusunan struktur organisasi pengelola BUMDes. 

Bagaimana membedakan antara struktur organisasi perangkat pemerintah desa dengan struktur organisasi pengelola BUMDes.

Mengingat BUMDes secara filosofis berbeda dengan pemerintah desa, namun di antara keduanya memiliki tautan yang tidak bisa dipisahkan. 

Pemerintah desa adalah aparatur negara sementara badan usaha adalah organisasi yang diberikan kewenangan untuk mengakselerasi perekonomian desa berdasarkan asas ekonomi kerakyatan. 

Jadi badan usaha desa (BUMDes) bukan sekedar usaha profit berbentuk kapitalis yang hanya mencari keuntungan, tetapi mengemban amanah untuk mensejahterakan ekonomi desa. 

Memahami posisi BUMDes sebagai agregator ekonomi desa perlu juga memahami posisi perangkat desa (pemerintah desa). 

Karena dalam berbagai hal, kepentingan BUMDes membutuhkan dukungan perangkat desa, begitupun juga sebaliknya perangkat desa membutuhkan dukungan BUMDes. 

Apa saja bentuk kerjasama kepentingan keduanya? 

Baca Juga: Apa itu Program RPL Kemendes Bagi Pengurus BUMDes?

Pertama, BUMDes membutuhkan perangkat desa dalam hal ini kepala desa untuk duduk sebagai penasehat dalam struktur organisasi badan usaha BUMDes. 

Kemudian dukungan kepala desa atau perangkatnya dapat dilakukan dalam musyawarah desa. 

Misalnya dengan memberikan usulan menyertakan aset-aset desa yang sudah dipisah untuk dijadikan modal awal BUMDes. 

Ini adalah bentuk kerjasama (simbiosis) saling menguntungkan.

Kedua, sementara dukungan BUMDes kepada pemerintah desa dapat dilakukan dengan memaksimalkan perannya sebagai agregator. 

BUMDes memiliki kewenangan menyatukan unit-unit usaha, suatu hal yang tidak dimiliki perangkat desa karena sudah sibuk dengan urusan administratif pemerintahan. 

BUMDes menjadi konsolidator ekonomi di desa, mendorong percepatan pertumbuhan, serta memberikan kontribusi pendapatannya kepada PADesa.

Jika kontribusi pendapatan kepada PADesa cukup baik, maka pemerintah desa dapat menganggarkan sarana dan prasarana untuk perbaikan-perbaikan desa. 

Ini tentunya di luar peran BUMDes dalam mendukung perkembangan ekonomi UMKM warga dan melakukan konsolidasi untuk membangun ekosistem.

Contoh paling nyata yang bisa diadopsi adalah BUMDes-BUMDes di Tebing Breksi Desa Sambisari Kabupaten Sleman. 

BUMDes melakukan konsolidasi unit-unit usaha wisata hingga UMKM warga serta berkontribusi dalam memberikan PADesa yang cukup besar. 

Kemudian perangkat desa menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana di desanya melalui PADes secara signifikan. 

Pembangunan ini secara nyata dapat dinikmati warga desa berupa jalan-jalan beraspal, lampu-lampu jalan yang masuk ke desa, sambungan listrik-listrik baru ke desa-desa di pelosok. 

Hingga adanya peluang membangun akses internet untuk kebutuhan pendidikan dan pengembangan ekonomi UMKM warga.

Nah, disinilah peran kerjasama antara pengurus BUMDes dan perangkat desa dapat dimulai dari penyusunan struktur organisasi BUMDes yang telah diatur dalam peraturan-peraturan pemerintah. 

Struktur organisasi BUMDes dapat dijelaskan dalam tiga struktur:
  1. Penasehat BUMDes
  2. Pengawas BUMDes
  3. Pelaksana Operasional BUMDes.

Secara otomatis (ex-officio) kepala desa langsung duduk sebagai penasehat BUMDes. 

Tugas dan wewenang kepala desa dalam penasehat BUMDes adalah memberikan arahan, panduan dan juga strategi BUMDes untuk bisa berkembang. 

Wakil Menteri Desa PDTT dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya posisi kepala desa sebagai penasehat BUMDes untuk mendorong BUMDes tumbuh maju.

Sementara pada posisi pengawas BUMDes dapat ditunjuk perwakilan perangkat desa atau musyawarah pimpinan desa.

Pakar atau tokoh masyarakat yang memiliki keahlian di bidangnya. Kemudian pelaksana operasional BUMDes secara sederhana dapat disusun ke dalam tiga posisi:

  1. Direktur BUMDes, penamaan ini dapat disesuaikan dengan asas gotong royong, kerakyatan maupun adat istiadat setempat. Penamaan direktur karena menyesuaikan jika nanti BUMDes mendapat sertifikat badan hukum, biasanya posisi pelaksana badan hukum disebut dengan direktur.
  2. Sekretaris BUMDes, penamaan ini dapat disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kesekretariatan.
  3. Posisi selanjutnya bisa diatur tersendiri seperti bendahara, manajer operasional, manajer marketing atau pemasaran dll. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *