Tanya Jawab Seputar BUMDes dan BUMDes Bersama

Tanya Jawab Seputar BUMDes dan BUMDes Bersama
Tanya Jawab Seputar BUMDes dan BUMDes Bersama
Tanya Jawab Seputar BUMDes dan BUMDes Bersama

Bumdes.id – Berikut merupakan tanya jawab seputar BUMDes terutama setelah pemberlakuan peraturan terbaru. 

Apa saja sih pertanyaan-pertanyaan penting terkait dengan BUMDes atau BUMDes bersama yang sering membingungkan masyarakat umum maupun pengurus desa?

Berikut beberapa pertanyaannya?
  1. Apa bedanya BUMDes dengan BUMDes bersama? Aturan ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Pemerintah memberikan penjelasan bahwa BUMDes adalah badan usaha milik desa yang sebagian modalnya berasal dari desa maupun penyertaan modal masyarakat desa. Sementara BUMDes bersama adalah BUMDes gabungan antar desa. Yaitu ketika dua atau lebih desa bersama-sama mendirikan BUMDes, maka bisa disebut dengan BUMDes Bersama. 
  2. Apakah proses pendirian BUMDes sebuah desa sama dengan BUMDes bersama? Proses pendirian BUMDes diatur dalam PP 11 Tahun 2021 yaitu melalui musyawarah desa (musdes) dan kemudian disahkan dalam bentuk peraturan desa (perdes). Sementara pendirian BUMDes bersama melalui musyawarah antar desa (musdes antar desa) baru kemudian dilakukan penandatanganan peraturan kepala desa antar desa (perdes antar desa).
  3. Bagaimana status hukum BUMDes? Banyak pengurus BUMDes kemendes bingung dengan status hukum BUMDes. Payung hukum Undang-Undang Cipta Kerja secara detail memberikan status BUMDes sebagai badan hukum khusus. Ini artinya kedudukan BUMDes sejajar dengan Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Namun karena namanya badan hukum khusus, memiliki kekhususan sendiri. Peraturan turunannya dapat dibaca pada PP 11 Tahun 2021.
  4. Apa saja sifat-sifat khusus badan hukum BUMDes? BUMDes memiliki posisi yang sama sebagai badan hukum dengan PT dan Koperasi. Tetapi memiliki kedudukan yang berbeda dengan keduanya. BUMDes mendapat penyertaan modal dari desa dan masyarakat desa. Ingat, bahasanya adalah penyertaan modal, bukan saham. Ini membedakan dengan PT yang modalnya terbagi atas saham, sementara koperasi modalnya dari tabungan anggota atau kredit bank. Jelas berbeda kan? Perbedaan ini perlu diperhatikan karena menyertakan modal BUMDes berbeda dengan saham. Tidak ada pemegang mayoritas di BUMDes karena BUMDes dimiliki oleh desa dan masyarakat desa. Berbeda dengan PT yang memiliki pemegang saham mayoritas dan minoritas.
  5. Lalu apalagi yang membedakan BUMDes dengan PT dan Koperasi? Organ tertinggi di Koperasi adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pada RAT seluruh keputusan strategis Koperasi diatur, sementara pada PT disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berbeda dengan keduanya, keputusan pendirian dan rencana strategis BUMDes diatur dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan disahkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Secara filosofis, BUMDes digerakkan dengan sistem musyawarah mufakat dan bertujuan ekonomi kerakyatan untuk desa. Berbeda dengan PT yang sebagai usaha profit bertujuan mencari keuntungan sepenuhnya untuk pemegang saham. Sementara koperasi untuk kesejahteraan anggotanya. 

BUMDes memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi desa dalam sepuluh tahun terakhir. 

Semenjak disahkannya Undang-undang Desa Tahun 2014 dan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, posisi badan usaha milik desa naik kelas.

Baca Juga: Bumdes.id Adakan Pendampingan Offline Pertama Desa Sanggrahan Canangkan Ekowisata Edukasi (Part 1)
Baca Juga: Apa itu Program RPL Kemendes Bagi Pengurus BUMDes?

Bumdes sekarang menjadi pemain ekonomi kerakyatan yang diharapkan bisa menjadi pendorong perubahan ekonomi desa.

BUMDes adalah badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh desa dan masyarakat desa dengan sumber penyertaan modal dari aset desa atau modal masyarakat. 

Posisi BUMDes sebagai badan usaha di desa berbeda secara kedudukan dengan badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik negara.

Bila dibandingkan BUMDes Pati, BUMDes Banyumas, BUMDes Kebumen memiliki posisi dan kedudukan yang berbeda.

Apabila dibandingkan dengan BUMD kabupaten yang dimiliki pemerintah daerah, misalnya Perumda Perusahaan Air Minum maupun Perumda Bank Pasar kabupaten dan kota.

2 Komentar

  1. Bagaimana jika Pengelola BUMDES sudah mengajukan proposal dan Anggaran, sudah di setujui Komisaris dan musyawarah desa.
    Setelah dilakukan pekerjaan, dana sudah dikucurkan sebagian, ternyata anggaran tahun berikutnya tidak mencukupi. Apa yang harus dilakukan ?

    1. Selamat pagi, apabila menghadapi persoalan seperti itu maka hal yang harus dilakukan yakni dengan penyusunan perubahan anggaran yang kemudian perlu disetujui dan disepakati bersama dalam Musyawarah Desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *