Perubahan Filosofi BUM Desa Paska PP 11 Tahun 2021

Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Bagi BUM Desa

Bumdes.id – Menurut Founder Bumdes.id, Rudy Suryanto dalam Pelatihan Bumdes 2022 terdapat beberapa hal mengenai pemahaman filosofi dan tata kelola BUM Desa yang perlu disegarkan paska keluarnya PP 11 Tahun 2021. 

Banyak pemahaman masih menginduk pada aturan-aturan lama seperti Undang-Undang Desa Tahun 2014, sementara secara khusus dan spesifik PP 11 Tahun 2021 membahas BUM Desa secara khusus.

Selain itu, tantangan selanjutnya adalah hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Undang-Undang ini juga menyebutkan BUM Desa secara khusus sebagai badan hukum. 

Ini merupakan produk hukum berbentuk undang-undang yang pertama kali menyebut BUM Desa sebagai badan hukum. 

Materi Lengkap Terkait BUM Desa Bisa Didownload Disini! 

Rudy Suryanto menjelaskan kepada peserta pelatihan bumdes bahwa hadirnya UU Cipta Kerja tidak boleh dihiraukan begitu saja. 

UU Cipta Kerja memberi amanah penting bagi pemerintah, praktisi, pemangku kepentingan dan juga pengurus BUM Desa mengenai beberapa pasal UU Desa 2014 yang dicabut dan digantikan.

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja pada Pasal 117 mencabut ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa (UU Desa). 

Kemudian hadirnya Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 mencabut ketentuan Pasal 132 sampai dengan Pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Praktis hadirnya UU Cipta Kerja dan PP 11 Tahun 2021 berada dalam garis satu paket yang memberikan kewenangan BUM Desa menjadi lebih tinggi dan mempunyai kedudukan penting dalam struktur ekonomi desa dan nasional.

Apa saja yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 mengenai BUM Desa? 

  1. Peraturan ini memberikan pengakuan dan penetapan BUM Desa sebagai badan hukum. Status badan hukum BUM Desa berdiri sejajar dengan badan hukum lainnya seperti perseroan terbatas, koperasi dan yayasan. Namun, BUM Desa adalah badan hukum khusus yang memiliki sistem tersendiri sesuai dalam isi aturan tersebut.
  2. Peraturan ini mengatur pembentukan tata kelola BUM Desa. Dimulai dari proses penyusunan BUM Desa dalam Musyawarah Desa (pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) hingga lahirnya Peraturan Desa (sebagai dasar hukum berdirinya BUM Desa). 
  3. Peraturan ini juga mengatur proses pengelolaan aset BUM Desa. 

Secara garis besar, PP 11 Tahun 2021 dapat dilihat pada poin pertama mengenai status badan hukum berada dalam BAB I hingga BAB III. 

Kemudian poin kedua berada di BAB IV sampai dengan BAB IX mengatur mengenai tata kelola BUM Desa. 

Baca Juga: Perubahan Pengertian BUM Desa dari UU Desa ke UU Cipta Kerja

Selanjutnya BAB X hingga BAB XIV mengenai pengelolaan aset dan keuangan membahas poin ketiga. Selebihnya berbicara mengenai pembangunan BUM Desa dan ketentuan peralihan. 

Note: diolah dari materi Rudy Suryanto PPT Tata Kelola BUM Desa Paska PP 11/2021

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *