Perubahan Pengertian BUM Desa dari UU Desa ke UU Cipta Kerja

Pendampingan BUM Desa Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan Hari Kedua
Pendampingan BUM Desa Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan Hari Kedua
Proses Pendampingan BUM Desa Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan Hari Kedua

Bumdes.id – Selain berbicara mengenai perubahan filosofi dan tata kelola BUM Desa pasca PP 11 Tahun 2021. 

Founder Bumdes.id, Rudy Suryanto dalam pelatihan bumdes juga menyinggung mengenai perubahan pengertian BUM Desa.

Perubahan dari peraturan hukum lama (Undang-Undang Desa Tahun 2014) dengan peraturan hukum baru (Undang-Undang Cipta Kerja 2020). 

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa frasa “BUM Desa” ditulis dalam dua undang-undang. 

Materi Lengkap Terkait BUM Desa Bisa Didownload Disini! 

Undang-undang pertama adalah Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2004. UU ini lahir sebagai pijakan pengaturan desa sebagai kesatuan wilayah yang diakui negara.

Selain itu juga dijadikan sebagai landasan hukum alokasi dana desa hingga pengaturan pemerintah desa.

Kemudian frasa “BUM Desa” juga ditulis dalam Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Undang-undang ini dikenal sebagian omnibus law yang memangkas birokrasi ekonomi dan industri. 

Undang-Undang ini pernah digugat di Mahkamah Konstitusi dengan hasil majelis hakim memutuskan “inkonstitusional bersyarat” yaitu memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki, namun UU ini masih tetap berlaku tanpa adanya tambahan aturan baru.

Lalu apa yang menjadi fokus perubahan pengertian BUM Desa dari UU Desa hingga UU Cipta Kerja, berikut perbedaannya:

  1. Pasal 1 Undang-Undang Desa menyebut: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 
  2. Pasal 117 Undang Undang Cipta Kerja menyebut: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dari dua pengertian berbeda tersebut, Undang-Undang Desa menyebut BUM Desa sebagai badan usaha. 

Lalu digantikan dengan hadirnya UU Cipta kerja yang menyebut BUM Desa sebagai badan hukum. 

Baca Juga: Pelatihan BUM Desa [ Badan Usaha Milik Desa ] 2022

Dengan hadirnya UU Cipta Kerja maka secara otomatis BUM Desa adalah badan hukum yang beroperasi di desa. 

Status badan hukum desa nantinya diatur secara lebih detail dalam PP 11 Tahun 2021.  

Note: (diolah dari materi Rudy Suryanto PPT Tata Kelola BUM Desa Pasca PP 11/2021) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *