Layanan Konsultasi Halo Bumdes! Edisi 22 April 2022

Layanan Konsultasi Halo Bumdes! Edisi 22 April 2022
Layanan Konsultasi Halo Bumdes! Edisi 22 April 2022
Layanan Konsultasi Halo Bumdes! Edisi 22 April 2022

Bumdes.id – Layanan konsultasi Bumdes gratis secara online dari bumdes.id atau dikenal dengan Halo Bumdes pada 22 April 2022 kemarin mendapatkan klien yang menarik. 

Tim Bumdes.id dalam konsultasi bumdes online gratis ini mendapatkan klien yakni direktur Bumdes Binangun Mitra Sejahtera.

Bumdes ini terletak di Desa Karangwuni Wates Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengikuti layanan konsultasi bumdes online gratis.

Ariesty Selaku Direktur Bumdes Binangun Karangwuni menyampaikan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Bumdesnya dari aspek kelembagaan sebagai berikut:
  1. Bumdes kami sudah berbadan hukum, maka bagaimana hubungan kelembagaan Bumdes dengan unit usaha kedepannya ?
  2. Kami memiliki hibah dari Kementrian desa pada tahun 2018 berupa kendaraan motor, akan tetapi saat itu bumdes belum berbadan hukum maka motor tersebut di atas namakan oleh pak carik (Sekretaris Desa). Sekarang kan Bumdes sudah menjadi badan hukum lalu bagaimana mekanisme nya jika bumdes ingin merubah kepemilikan dari kendaraan tersebut ? selain itu rencana nya kami ingin menjual kendaraan tersebut karena kebermanfaatannya dirasa kurang. uang hasil penjualannya akan ditambahkan untuk membeli mobil pickup. apakah boleh ?
  3. Setelah terbitnya badan hukum, kami memiliki kekosongan pengawas dan dari pemerintah desa belum memiliki anggaran untuk melakukan pemilihan pengawas baru. apakah ada saran untuk permasalahan tersebut ? karena di peraturan terbaru bumdes harus memiliki kelengkapan struktural 
  4. Salah satu unit usaha kami akan diubah badan hukum nya menjadi PT. bagaimana mekanisme nya dan bagaimana posisi bumdesnya nanti ? 
  5. Ada beberapa masyarakat kami yang sudah purna kerja nantinya ingin menanamkan modal di bumdes. mekanismenya nanti seperti apa ? 
Tim Konsultan Bumdes.id memberikan referensi/solusi kepada Ibu Ariesty sebagai berikut : 
  1. BUMDES sebagai holding dari filosofi sendiri posisinya seperti kementrian BUMN di pemerintahan lokal skala desa sehingga pendiriannya cukup dengan perdes dan AD/ART. akan tetapi dari pemerintah pusat melihat Bumdes ini sebagai badan usaha sehingga diperlukan status badan hukum untuk memudahkan kerjasama dan lain sebagainya. Terbitnya PP 11 Tahun 2021 Tentang Bumdes dan permendesa No 3 Tahun 2021 akhirnya Bumdes harus mengajukan sertifikat badan hukum dengan mengajukan dokumen Perdes, AD,ART, Program Kerja dan berita acara musyawarah desa pengesahan Bumdes yang baru. selanjutnya Holding menjadi badan hukum dan unit usaha sebagai badan usahanya. 
  2. Bumdes sudah menjadi badan hukum maka bisa merubah nama kepemilikan kendaraan ke samsat Kulon Progo. Namun jika tidak diubah pun tidak apa-apa karena penerima manfaatnya adalah Bumdes. Lalu untuk penjualan hibah kita lihat ke surat hibahnya apakah hibah terikat atau hibah tidak terikat. Jika hibah terikat biasanya ada syarat-syarat tertentu termasuk barang hibah tidak boleh dijual. Namun jika hibah tidak terikat biasanya bisa dijual dengan persetujuan penasehat dan pengawas bumdes. 
  3. Ideal nya dalam pemilihan pengawas atau struktural Bumdes harus mengikuti mekanisme seleksi administrasi, tes tulis, wawancara dan di angkat ketika musyawarah desa jika sudah sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam AD/ART Bumdes. Akan tetapi jika mengalami kekosongan dan dalam waktu dekat tidak mampu mencari pengganti yang baru maka kepala desa bisa menunjuk pengawas sementara dengan diterbitkannya SK Kepala Desa yang diketahui oleh BPD dan Masyarakat dalam Musyawarah Desa khusus. 
  4. Menurut UU PT, dalam pendirian PT harus dimiliki oleh lebih dari satu orang, akan tetapi menurut UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan kerja PT ini bisa didirikan oleh satu orang. Mekanisme Pendirian PT yaitu : 
  • Pertama yakni Pengajuan Nama PT 

  • Pembuatan Akta Pendirian PT

  • Dilajutkan Pembuatan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)

  • Lalu Pembuatan NPWP

  • Pembuatan AD/ART PT

  • Mengajukan SIUP/NIB

  • Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

  • Berita Acara Negara Republik Indonesia. 

Setelah PT didirikan, Status Bumdes nantinya akan menjadi salah satu pemegang saham.

Dengan catatan Bumdes harus memiliki proporsi kepemilikan lebih besar. 

5. Penanaman Modal ini nantinya akan ditanamkan jika masyarakat menanamkan modal di Bumdes (holding) maka mereka memiliki persentase kepemilikan di Bumdes.

Sehingga setiap akhir tahun mendapatkan dividen/sisa hasil usaha (SHU) dari pendapatan bumdes secara keseluruhan dari semua unit.

Akan tetapi jika masyarakat menanam modal hanya di salah satu unit saja.

Maka pembagian dividennya hanya dari laba satu unit tersebut. 

Pelatihan BUM Desa [ Badan Usaha Milik Desa ] 2022

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *