Relasi Tata Kelola BUM Desa dengan Tata Kelola Pemerintah Desa

Relasi Tata Kelola BUM Desa dengan Tata Kelola Pemerintah Desa
Relasi Tata Kelola BUM Desa dengan Tata Kelola Pemerintah Desa
Relasi Tata Kelola BUM Desa dengan Tata Kelola Pemerintah Desa

Bumdes.id – Tata kelola BUM Desa sudah diatur dalam peraturan hukum terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. 

Peraturan ini mengatur badan usaha milik desa mulai dari penataan tata kelola, kelembagaan, penyusunan laporan keuangan hingga pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan terkait. 

Rujukan utama BUM Desa pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 ini cukup penting. Mengingat banyak pengurus BUM Desa belum sepenuhnya memahami peraturan terbaru badan usaha desa. 

Menurut Rudy Suryanto, Founder Bumdes.id dalam Seminar Tata Kelola BUM Desa Paska PP 11 Tahun 2021 di Universitas Pancasila.

Akhir maret 2022, masih banyak pengurus BUM Desa berpandangan BUM Desa mirip dengan BUMN.

Rudy Suryanto meluruskan bahwa pengaturan ini jelas-jelas berbeda. BUMN dan BUM Desa adalah dua organ yang berbeda dan memiliki pengaturan tersendiri. 

Itulah mengapa rujukan utama pengaturan BUM Desa perlu merujuk pada aturan terbaru bernama Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. 

Apa saja yang perlu diperhatikan pengurus BUM Desa dan pemerintah desa terkait PP 11 Tahun 2021? 

Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan salah satunya adalah relasi tata kelola BUM Desa yang terkait erat dengan tata kelola pemerintah desa. 

Pembentukan BUM Desa Pasca PP 11 Tahun 2021 terkait erat dengan tata kelola Pemerintah Desa. 

Karena dalam pengaturan tersebut pemerintah desa turut serta dalam melakukan pengembangan dan perencanaan strategis BUM Desa, yakni melalui Musyawarah Desa. Kemudian dari musyawarah desa disahkan dalam peraturan desa.

Rudy Suryanto pada kesempatan yang sama mewanti-wanti bahwa tata kelola Pemerintah Desa harus dipastikan baik dan memahami PP 11 Tahun 2021 secara komprehensif. 

Salah satunya memahami proses revitalisasi tata kelola dan revitalisasi usaha. Mengapa pemahaman ini penting? 

Karena ketika pemerintah desa dan masyarakat desa tidak memahami tata kelola dengan baik, maka BUM Desa ketika berdiri tidak sesuai dengan pendiriannya.

Sekjen Forum BUMDes se-Indonesia ini mencontohkan, pemahaman paling dasar adalah BUM Desa harus memiliki pemetaan usaha yang baik, yakni dengan menjadi konsolidator usaha di desa bukan menjadi kompetitor. 

Ketika pengurus BUM Desa tidak memahami filosofi ini yang termaktub dalam PP 11 Tahun 2021.

Maka yang terjadi adalah BUM Desa menjadi pesaing usaha di desa, justru ini akan mematikan. Jika menang akan mematikan, sementara jika kalah justru jatuh tertimpa tangga dan masuk got. 

Relasi atau hubungan ini harus menjadi dasar pengaturan pengelolaan tata kelola BUM Desa dengan pemerintah desa. 

Dimana pemerintah desa yang diwakili kepala desa duduk menjadi penasehat pengurus BUM Desa, serta menjadi bagian dari pihak yang menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa. 

“Jangan sampai ketika pengurus BUM Desa tidak bekerja dengan baik, lantas berganti pengurus dan berganti AD/ART kembali, sementara usahanya sendiri tidak berkembang” tambah Rudy Suryanto. 

Masalah-masalah mengenai pemahaman filosofi BUM Desa paska PP 11 Tahun 2021 dapat diselesaikan melalui pelatihan bumdes. 

Bumdes.id mengundang pengurus BUM Desa dan perangkat desa untuk mengikuti pelatihan Bumdes yang diselenggarakan di sekolah Bumdes.

Sekolah bumdes terletak di Nogotirto Sleman setiap bulan sekali dengan praktisi-praktisi BUM Desa. 

Pelatihan BUM Desa [ Badan Usaha Milik Desa ] 2022

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *