Menyusun Visi Misi BUMDes Wukirsari

Tim Bumdes.id sepanjang awal Oktober 2022 melakukan pendampingan langsung kepada BUMDes/BUM Kalurahan Wukirsari mengenai pengelolaan kelembagaan, penyusunan standar operasional procedure (SOP) organisasi dan SOP penyusunan laporan keuangan. 

Salah satu yang menjadi konsep utama konsultan Bumdes.id adalah proses penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes. Tata cara penyusunan AD/ART BUMDes sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.

Beberapa hal yang perlu dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah visi, misi BUMDes, susunan pengurus, hingga rencana program kerja. Pada proses pendampingan ini, tim bumdes.id mendampingi pengurus BUMDes/BUM Kalurahan Wukirsari untuk menyusun visi-misi sesuai dengan keinginan masyarakat desa.

Proses pendampingan penyusunan visi-misi dihadiri secara lengkap oleh pengurus BUMDes/BUM Kal, anggota BPD/BP Kalurahan, Karang Taruna, Forkom UMKM serta pemangku kepentingan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.

Sesuai dengan anjuran dari konsultan Bumdes.id, penyebutan visi dan misi BUMDes/BUM Kal dapat disesuaikan dengan rancangan pembangunan Kabupaten Sleman, rancangan pengembangan desa, dan/atau potensi-potensi usaha yang akan dikembangkan kemudian hari.

Berikut ini merupakan hasil dari visi dan misi pembaruan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kalurahan Wukirsari yang dapat menjadi contoh bagi pengurus BUMDes dan masyarakat desa ketika akan menyusun visi dan misi BUMDes: 

VISI DAN MISI BUMKAL Wukirsari 

Visi

Mewujudkan masyarakat Wukirsari yang sejahtera dan mandiri melalui BUM Desa Pandansari

Misi

  1. Melayani dan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan usaha Kalurahan
  2. Mengembangkan potensi ekonomi Kalurahan melalui pariwisata dan UMKM
  3. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan BUM Desa Pandansari

Catatan Penulis:

Penyebutan BUMDes menjadi BUM Kalurahan disesuaikan dengan Undang-Undang Keistimewaan DIY dan juga Perda Kabupaten Sleman yang mengubah nomenklatur desa menjadi kalurahan. Pada prinsipnya sama saja hanya penyebutannya saja yang berbeda seperti penyebutan BUM Nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *