Gaji pengelola BUMDes ditentukan berdasarkan tiga kriteria utama. Pertama adalah kemampuan bayar bumdes dalam menggaji pegawainya atau pengurusnya. 

Kemudian kedua, adalah kebutuhan yang ditetapkan dalam musyawarah desa. Kebutuhan yang dimaksud adalah ketentuan biaya hidup untuk penggajian dalam periode tertentu misalnya honorarium mingguan atau bulanan secara layan. 

Ketiga adalah soal manfaat ekonomi yang bisa diberikan bagi gaji pengelola bumdes. 

Faktor-faktor di atas tidaklah mutlak karena disesuaikan dengan kebutuhan BUMDes. Sampai saat ini tidak ada payung hukum yang memberikan ketentuan secara detail. 

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 hanya memberikan pedoman umum yang bisa dilakukan BUMDes. 

Secara teknis diserahkan kepada BUMDes sesuai dengan kemampuan bayar dan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Apa faktor-faktor penting gaji pengelola bumdes yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Faktor pentingnya dapat dijabarkan dalam ketentuan sebagai berikut ini:

1. Ketentuan kemampuan bayar bumdes sesuai dengan kebutuhan hidup yang ditetapkan dalam tempo mingguan atau bulanan. Musyawarah desa dapat mengacu pada diskusi upah minimum regional atau honorarium yang disesuaikan dengan kemampuan bayar.
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan seperti status pekerja apakah menjadi Pekerja Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) atau Pekerja dengan Waktu Tidak Tertentu (tetap selama kurun tertentu). 
3. Ketentuan adanya manfaat ekonomis lain, misalnya tunjangan sebagai pengganti honorarium/gaji yang kecil.
4. Manfaat ekonomi selain di atas seperti adanya BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian hingga Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Manfaat ekonomi ini dapat menjadi pengganti upah minimum regional. BUMDes tinggal menganggarkan manfaat ekonomi jenis BPJS dalam kas operasional.
5. Manfaat ekonomi lain, misalnya mengganti tunjangan uang menjadi tunjangan beras atau bahan pokok yang disesuaikan dengan sektor produk unggulan desanya. 

Skema-skema gaji pengelola bumdes dapat berbeda satu sama lain. Misalnya kas BUMDes Ponggok Klaten lebih besar sehingga gaji direktur BUMDes Ponggok bisa jadi lebih besar ketimbang BUMDes yang ada di Nusa Tenggara atau Sumatera Utara misalnya.