Bumdes.id – Pentingnya penyusunan Laporan Keuangan Bumdes agar Bumdes semakin tertata lagi.
Kasus yang membelit Badan Usaha Milik Desa salah satunya disumbang kasus korupsi yang melibatkan buruknya tata kelola keuangan BUMDes.
Buruknya tata kelola keuangan ini membuka celah-celah penyalahgunaan oleh pengurus BUMDes dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMDes.
Itulah mengapa penyusunan laporan keuangan BUMDes merupakan salah satu hal vital yang mengatur hidup matinya BUMDes.
Ketika BUMDes memiliki tata kelola keuangan yang buruk, maka pengaturan masalah uang masuk dan keluar akan menjadi tidak jelas.
Sehingga BUMDes berpotensi bangkrut, mangkrak dan tidak memberikan manfaat yang baik bagi pertumbuhan ekonomi desa.
Itulah mengapa penyusunan laporan keuangan BUMDes akan mengatur arus lalu lintas keuangan BUMDes tertata dengan baik.
Proses penyusunan laporan keuangan BUMDes membutuhkan kemampuan yang baik dalam memahami standar-standar operasional BUMDes.
Selain itu, Proses ini tidak memerlukan latar belakang ekonomi atau akuntansi, sehingga pengurus BUMDes tidak perlu khawatir jika tidak memiliki pemahaman dalam bidang keuangan.
Proses penyusunan laporan keuangan BUMDes dapat dipelajari melalui re-skilling training of trainers (tot) pendamping BUMDes yang diadakan oleh Bumdes.id.
Re-skilling ini akan membantu pengurus BUMDes memahami SOP penyusunan laporan keuangan BUMDes, memahami landasan dasar hukum.
Pos-pos rekening yang digunakan hingga memahami penggunaan sistem aplikasi akuntansi BUMDes secara digital. Pelatihan SOP Penyusunan Laporan Keuangan diadakan reguler setiap bulannya
Mengapa BUMDes Perlu Menyusun Laporan Keuangan
Penyusunan laporan keuangan BUMDes akan membantu BUMDes dalam mengelola arus lalu lintas uang keluar dan masuk.
Hal ini cukup penting mengingat pemasukan modal dan uang dari BUMDes melibatkan berbagai pihak.
Misalnya ketika Desa ingin memberikan penyertaan modal (yang telah terpisahkan) kepada BUMDes.
Maka membutuhkan proses pencatatan keuangan. begitu juga dengan proses keuangan lainnya seperti pinjaman modal hingga masuknya dana desa ke dalam BUMDes melalui mekanisme panjang Musrenbangdes hingga Musdes dan lahirnya Perdes.
Laporan keuangan BUMDes juga merupakan unsur pelengkap profesionalisme BUMDes. Para pengguna laporan keuangan BUMDes melibatkan banyak pihak dari sektor pemerintahan, sektor swasta, industri hingga pihak ketiga seperti perbankan.
Bahkan laporan keuangan BUMDes juga menjadi tolak ukur kesehatan BUMDes. Dengan demikian penyusunan laporan keuangan BUMDes menjadi hal yang wajib melakukan oleh pengurus BUMDes.
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes
Penyusunan laporan keuangan BUMDes tidak bisa sembarangan, karena memiliki aturan dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.
Pada batang tubuh PP 11 Tahun 2021 telah tertulis jenis-jenis penyusunan laporan keuangan BUMDes yang berbentuk laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan.
Laporan keuangan semesteran setidaknya memuat laporan posisi keuangan pada semester berjalan serta laporan laba rugi.
Kemudian laporan keuangan tahunan yang memuat laporan posisi keuangan tahunan dan laporan konsolidasi laba rugi unit usaha BUMDes.
Jika ingin memahami indikator-indikator penting penyusunan laporan keuangan BUMDes dapat mengikuti Training of Trainers (TOT) Pendamping BUMDes reguler.