Bumdes.id – Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili Drs. Syahrul, M.Si menjadi narasumber dalam Webinar & Kick Off Program Bina Desa. Program ini merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) Danone Indonesia kolaborasi dengan Bumdes.id.
Program Bina Desa menyasar desa-desa yang berada di ring 1 pabrik Danone Indonesia yang tersebar di 25 daerah. Target program ini diikuti oleh 60 desa dengan melibatkan 5 unsur masyarakat desa meliputi kepala desa, pengelola BUM Desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda.
Program Bina Desa dimulai sejak Desember 2023 dan akan berjalan setahun kedepan sampai dengan Desember 2024. Para peserta nantinya akan dimasukkan ke dalam grup dan memperoleh pelatihan dengan berbagai materi yang telah disiapkan narasumber Bumdes.id
Dalam mewakili Dirjen PEI Kemendes Harlina Sulistyorini yang berhalangan hadir, Drs. Syahrul, M.Si menyinggung mengenai perubahan paradigma desa yang dilandasi dengan hadirnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 dimana desa yang dahulunya menjadi objek pembangunan, kini bergeser menjadi subyek pembangunan.
Drs. Syahrul, M.Si menyebut dua asas yang diberikan undang-undang desa yang memberikan kewenangan lebih luas desa menjadi subyek pembangunan. Pertama, asas rekognisi dimana negara mengakui desa sebagai kesatuan adat dan daerah yang dapat mengelola daerahnya sendiri.
Kedua, asas subsidiaritas yakni asas yang diberikan negara bahwa desa memiliki subyek untuk membangun daerahnya sendiri dalam skala lokal, terutama dapat menyusun peraturan daerahnya sendiri, dari yang sebelumnya menginduk ke peraturan kabupaten.
Dalam konteks pembangunan desa, konsep pentahelix menjadi landasan utama yang disoroti oleh Drs. Syahrul, M.Si. Ia menggarisbawahi peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai motor penggerak ekonomi lokal, yang mampu meningkatkan daya saing dan memperbarui pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Untuk mewujudkan hal ini, kerja sama multipihak di antara Pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, institusi keuangan, offtaker produk lokal, media, serta berbagai lembaga terkait dianggap sangat krusial.
Titik tekannya adalah Desa dan BUM Desa dapat menyelesaikan masalah-masalah utama desa seperti rendahnya skala ekonomi, lemahnya akses pasar, jalur distribusi yang panjang, rendahnya sarana dan prasarana pasca panen serta kesulitan dalam akses permodalan.